Mohon tunggu...
Agustreeana
Agustreeana Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Saya seorang mahasiswi di universitas nasional jakarta

Saya adalah seorang mahasiswi di unversitas di Jakarta dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan hooby saya adalah traveling dan suka mendengarkan musik dan membaca wattpad

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menuju Ekonomi ASEAN yang Lebih Integratif

17 Juni 2023   23:00 Diperbarui: 17 Juni 2023   23:17 266
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

"Menuju Ekonomi ASEAN yang Lebih Integratif melalui Konektivitas Sistem Pembayaran di antara Negara-negara ASEAN"

 

Pendahuluan

     Dalam ekonomi modern, fungsi dan peran pemerintah berubah, yang pertama peran alokasi yaitu peran pemerintah dalam memproduksi dan mengupayakan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal. Yang kedua peran distributif, peran distributif adalah peran pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan dalam masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya peran ketiga yaitu peran stabilisasi, peran stabilisasi adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan stabilitas harga komoditas untuk permintaan ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang wajar (Andriani, Suryadi, Samadhi, & Siswanto, 2015).

     Adapun peran pemerintah dalam Perdagangan Teknologi Informasi, yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan lainnya, dapat mempertimbangkan tiga aspek perdagangan teknologi yaitu mempromosikan penyedia platform nasional, mendukung konektivitas nasional, dan mengantisipasi beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan ekonomi digital nasional (Bahtiar, 2020).

      ASEAN memiliki nilai Individual Effect masing-masing negara berbeda-beda, karena setiap negara memiliki karaktersitik yang berbeda-beda satu sama lain. Nilai Individual Effect menunjukkan perbedaan perilaku dari masing-masing variable bebas di 9 negara ASEAN. Nilai effect yang tertinggi berada pada negara Brunei Darussalam dengan nilai sebesar 22,11728. Nilai tersebut berarti jumlah pengguna internet, mobile phone, broadband telephone konstan atau sama di semua negara, maka negara dengan nilai transaksi ecommerce tertinggi di ASEAN pada tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah Brunei Darussalam.

Pembahasan

     Nilai effect ini sesuai dengan nilai rata-rata tertinggi pengguna internet di ASEAN yaitu Brunei Darussalam dengan nilai sebesar 89,2%. Sedangkan negara yang memiliki nilai effect terendah adalah Indonesia. Menurut publikasi trade.gov, negara Brunei menduduki peringkat dengan penetrasi internet tertinggi di Asia Tenggara 95,3% pada tahun 2020 karena masyarakat Brunei telah memperoleh peningkatan akses ke kemampuan seluler dan internet, maka e-commerce semakin populer. 

     Nilai effect yang terendah berada pada negara Kamboja dengan nilai sebesar -16,5679. Nilai tersebut berarti jumlah pengguna internet, mobile phone, broadband telephone konstan atau sama di semua negara, maka negara dengan nilai transaksi e- commerce terendah di ASEAN pada tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah Kamboja. Nilai effect ini sesuai dengan nilai rata-rata terendah pengguna internet di ASEAN yaitu Brunei Darussalam dengan nilai sebesar -16,56%. Menurut publikasi trade.gov, pemerintah Brunei Darussalam menyadari hambatan di negara Kamboja ini yaitu pengembangan internetnya, termasuk infrastruktur internet yang tidak memadai di negara ini.

     Dalam era globalisasi dan digitalisasi, sistem pembayaran menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, sistem pembayaran juga menjadi kunci dalam memperlancar perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) berupaya untuk meningkatkan konektivitas sistem pembayaran antarnegara. Salah satu langkah yang diambil oleh ASEAN adalah dengan mengembangkan sistem pembayaran regional yang memungkinkan transaksi antarnegara dilakukan dengan mudah dan aman. Sistem pembayaran regional ini dikenal dengan nama ASEAN Payment Connectivity (APC).

     APC bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah transaksi antarnegara di ASEAN. Dalam APC, setiap negara anggota ASEAN akan terhubung satu sama lain melalui infrastruktur pembayaran yang terintegrasi. Dengan begitu, transaksi antarnegara dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan aman, APC juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di ASEAN. Dalam implementasinya, APC akan memperluas akses ke layanan keuangan, seperti rekening bank, kartu kredit, dan layanan pembayaran digital. Hal ini akan memudahkan masyarakat ASEAN dalam melakukan transaksi keuangan, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh layanan keuangan tradisional.

     Meskipun masih dalam tahap pengembangan, APC sudah menunjukkan hasil yang positif. Transaksi antarnegara di ASEAN semakin mudah dan cepat dilakukan, sehingga perdagangan antarnegara semakin meningkat. Selain itu, inklusi keuangan di ASEAN meningkat dengan hadirnya berbagai layanan keuangan baru yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

     Konektivitas sistem pembayaran ASEAN merupakan langkah yang tepat dalam memperkuat integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan adanya konektivitas sistem pembayaran yang baik, diharapkan akan tercipta perdagangan yang lebih seimbang dan adil antarnegara di ASEAN Meningkatkan konektivitas sistem pembayaran di antara negara-negara Asean adalah salah satu cara untuk membangun ekonomi Asean yang lebih integratif. Saat ini, sistem pembayaran di negara-negara Asean masih sangat terfragmentasi dan kurang terintegrasi, sehingga membuat perdagangan antar negara menjadi sulit dan mahal. Dalam era globalisasi, integrasi ekonomi regional sangat penting. Salah satu hal yang dapat mempercepat integrasi ekonomi Asean adalah dengan meningkatkan konektivitas sistem pembayaran.

Kesimpulan

      Pemerintah perlu memperhatikan beberapa penunjang, seperti infrastruktur broadband untuk mempercepat dan meningkatkan transaksi secara digital untuk terwujudnya system perekonomian digital yang efisien sehingga dapat meningkatkan nilai transaksi e-commerce di masing-masing negara ASEAN. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan di dalam penyediaan dan perbaikan infrastruktur penunjang digitalisasi ekonomi, salah satunya yaitu e-commerce. Meningkatkan alokasi anggaran investasi dibidang Teknologi Informasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur penunjang digital ekonomi, sehingga dapat meningkatkan perkembangan sektor e-commerce di masing-masing negara ASEAN. Internet serta broadband telephone juga harus menjadi fokus utama negaranegara yang memiliki perkembangan e-commerce di bawah rata-rata. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan internet di era digitalisasi kepada masyarakat, karena jika masyarakat dapat menggunakan internet untuk melakukan transaksi melalui ecommerce, maka berpengaruh pada peningkatan perkembangan sektor e-commerce di negara-negara ASEAN.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun