Kompas menemukan fakta bahwa video dalam unggahan adalah saat Ganjar dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap KTP Elektronik, sedangkan narasi dalam video berasal dari artikel di Go Riau yang diunggah pada Minggu (26/3/2023). Meski demikian, tidak ada bukti atau narasi yang mendukung tuduhan Ganjar menerima dana untuk kampanye hitam. Adapun nominal 300 triliun ramai diperbincangkan sehubungan dengan dugaan penyelewengan dana di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Akhirnya Kompas menyimpulkan bahwa video dimaksud adalah hoaks. Judulnya pun tidak selaras dengan cuplikan dan narasi yang dibacakan narator.
Apa Bedanya Kampanye Hitam dengan Kampanye Negatif?
Ada dua jenis kampanye yang menyerang (attacking campaign) yaitu kampanye hitam dan kampanye negatif. Devi Darmawan pernah membedakan kedua jenis kampanye ini. Menurutnya, kampanye hitam berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong sementara kampanye negatif adalah kampanye yang berisi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan, baik mengenai track record hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan (Pamungkas dan Arifin, 2019).
Jadi, perbedaan kampanye hitam dengan kampanye negatif terutama terletak pada kebenaran konten yang dibagikan. Jika konten itu bohong, fitnah atau hoaks maka ini adalah kampanye hitam, tetapi jika konten itu merupakan data empiris atau track record semisal bersumber pada jejak digital maka ini adalah kampanye negatif.
Mengapa Kampanye Negatif Tidak Dilarang?
Kampanye hitam jelas terlarang, karena ini bentuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan kompetisi dan berdampak merusak karakter seseorang meskipun Pemilu telah berlalu. Bagaimana dengan kampanye negatif? Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso menegaskan bahwa dalam hukum Pemilu, kampanye negatif diizinkan, sedangkan kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana (Pamungkas dan Arifin, 2019). Â
Kompas.com (15/10/2018) juga pernah memuat penjelasan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD bahwa yang terlarang adalah kampanye hitam karena merupakan tindak pidana, sedangkan kampanye negatif tidak dilarang. Menurutnya, kampanye negatif tidak dilarang karena mengungkapkan fakta yang menunjukkan kekurangan seseorang atau rapor merah tentang pekerjaan. Ia bahkan mengangkat sisi positif kampanye negatif ini sebagai bahan pertimbangan yang komprehensif tentang yang dikampanyekan dan untuk kandidat sebagai bahan introspeksi.
Pernyataan tentang bolehnya kampanye negatif bahkan baik untuk dilakukan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pol-Tracking, Hanta Yudha (Kompas.com, 25/3/2014). Menurutnya, bagi negara demokrasi seperti Indonesia, justru negative campaign akan sangat baik dilakukan.karena sebelum melakukan kampanye negatif biasanya penyerang akan mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai lawan politiknya. Jadi mereka bisa mengetahui data dan fakta yang jelas, apa nantinya yang akan diserang.
Lalu jika dibolehkan, mengapa disebut kampanye negatif? Dinna Wisnu mengutip pendapat John Geer (2006) pernah menjelaskan bahwa kampanye negatif adalah segala bentuk kritik yang dilancarkan seorang kandidat terhadap lawannya dalam kampanye. Disebut negatif karena itu dilakukan dalam upaya meningkatkan keraguan tentang lawan, bukan menunjukkan mengapa seorang layak dipilih (Kompas.com, 04/06/2014).
Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa kampanye hitam (black campaign) jelas dilarang karena merupakan tindak pidana, sedangkan kampanye negatif (negative campaign) tidak dilarang, bahkan jika mengutip Hanta Yudha, kampanye negatif baik dalam negara demokrasi. Jadi mari kita pandai-pandai mengidentifikasi bentuk dan pola kampanye hitam atau kampanye negatif. Jangan lupa bijak dalam bertindak terutama menyikapi Pilpres 2024 ini. Semoga bermanfaat untuk pendidikan politik dan membantu menentukan sikap untuk Pebruari 2024.
