Isu IKN di Pilpres 2024: Jangan Gagal Paham dengan Pandangan Kontestan

Isu IKN di Debat Pilpres 2024 

IKN juga menjadi salah satu topik di Debat Pilpres 2024. Capres Ganjar Pranowo meminta tanggapan yang clear dari Anies Baswedan terkait Indonesia-Centris hubungannya dengan IKN. Anies kemudian menjelaskan bahwa di Kalimantan masih ada masalah yang urgen seperti kebutuhan membangun sekolah yang rusak dan membangun kereta api atau jalan tol antar kota karena ini manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat. Sementara yang dikerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian.

Mendengar pemaparan tersebut, Ganjar mencoba menyimpulkan bahwa Anies bersikap oposisi terhadap beberapa kebijakan Presiden Jokowi termasuk IKN atau menolak IKN dilanjutkan. Anies kemudian menjelaskan bahwa IKN merupakan salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya ketika sudah menjadi undang-undang. Ketika sudah menjadi undang-undang, maka siapapun yang kritis dianggap oposisi, sedangkan siapapun yang pro dianggap pro-pemerintah. Penyebabnya karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik padahal Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Menurut Anies, negara hukum mestinya memberikan ruang yang luas kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum ditetapkan. Ia lalu mengkritik bahwa undang-undang tentang IKN memberi kesan negara hukum itu dinaikkan menjadi negara kekuasaan lalu publik diperhadapkan pada debat pro-kontra. Akhirnya, Anies kembali menegaskan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat, misalnya menyiapkan pupuk lengkap bukan membangun istana untuk Presiden karena ini mencederai rasa keadilan.

Sebuah Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di bagian sebelumnya dan saat di sesi debat tersimpul bahwa pasangan Anies-Muhaimin bukan akan merobohkan proyek IKN tetapi menggunakan skala prioritas sambil tetap melanjutkan fungsi Jakarta sebagai ibukota negara. Juga pemerataan di delapan kawasan yang tersebar di berbagai pulau. Adapun Ganjar-Mahfud akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur karena sudah merupakan amanat undang-undang. Pendirian yang sama dikemukakan oleh Prabowo-Gibran dengan tambahan bahwa mereka akan membangun sepuluh kota di berbagai pulau besar menjadi kota dengan teknologi tinggi. Semoga tulisan kami yang diulas dengan alur historical thinking ini dapat mengedukasi kita agar tidak gagal paham dengan pandangan para kontestan tentang masa depan IKN.