Kerusuhan di Prancis: Isu Diskriminasi, Sumpah Khadafi, hingga Revolusi

Himbauan keluarga Nahel agar pengunjuk rasa tidak lagi melakukan pengrusakan fasilitas umum tidak mampu menghentikan aksi massa. Bagi keluarga Nahel, kerusuhan yang dilakukan oleh pendemo bukan lagi bertujuan memperjuangkan kematian Nahel karena kerusakan yang diakibatkan sangat besar. 

Kerusuhan juga tidak mampu diredam pasca pernyataan Perdana Menteri Elizabeth Borne bahwa penembakan itu bertentangan dengan aturan dan pernyataan Presiden Emmanuel Macron bahwa penembakan terhadap Nahel tidak bisa dimaafkan. 

Kerusuhan baru berangsur mereda pada Senin, 3 Juli 2023. Meski demikian, polisi tetap dipersiapkan untuk menjamin kondisi tetap tenang pasca kerusuhan.

Mobil-mobil yang dibakar saat kerusuhan (Kompas.id)

Tragedi Nahel Mengungkap Diskriminasi di Prancis?

Sebenarnya keluarga Nahel dan pengacaranya telah menyatakan bahwa penembakan terhadap Nahel tidak terkait dengan masalah rasial. Demikian pula yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan pemerintah. 

Pemerintah mengklaim telah memilih sekulerisme sebagai fondasi kunci yang menjunjung tinggi kesetaraan untuk seluruh rakyat. Meski demikian, suka atau tidak suka, isu rasial dan diskriminasi tetap mengemuka seiring peristiwa itu, sebab prilaku aparatnya dinilai tidak mencerminkan prinsip kesetaraan ini. 

Dikutip dari salah satu media, sebuah lembaga pengawas hak asasi manusia di Prancis merilis pada 2017 bahwa pria muda berkulit hitam memiliki kemungkinan 20 kali lebih besar untuk diberhentikan oleh polisi. Lembaga Amnesty Internasional bahkan ikut bersuara di PBB terkait sikap kepolisian Prancis yang dinilai diskriminatif ini. 

Namun Kementerian Luar Negeri PBB justru menyatakan bahwa Prancis dan Kepolisian sedang berjuang melawan rasisme dan diskriminasi.

Prancis Sedang Termakan Sumpah Khadafi?

Ini adalah salah satu hal unik untuk diulik. Sebagaimana diketahui bahwa Prancis ikut berperan dalam persekutuan yang menumbangkan Moammar Khadafi di Libya.