Timor Leste: Dulu Propinsi Indonesia, Kini Anggota ASEAN

Generasi sekolahan era 80 hingga 90-an mungkin masih ingat dengan Timor Timur sebagai propinsi termuda Indonesia saat itu, tepatnya propinsi ke-27. Mungkin kita juga masih ingat Timor Timur menjadi daerah operasi militer bagi tantama yang baru menyelesaikan pendidikannya. Timor Timur di masa Orde Baru sejak diintegrasikan ke Indonesia memang bergejolak memperjuangkan kemerdekaannya di bawah komando Fretilin pimpinan Xanana Gusmao. 

Perjuangan mereka baru menampakkan hasil saat Presiden BJ Habibie memberikan pilihan menerima atau menolak Otonomi Khusus. Ternyata setelah melakukan jajak pendapat ditemukan hasil bahwa sebagian besar rakyat Timor Timur menolak Otonomi Khusus, dengan kata lain mereka menginginkan merdeka lepas dari Indonesia.

Era Majapahit hingga Pasca Dekolonisasi Portugal

Merujuk pada Negarakertagama, Pulau Timor merupakan salah satu dari 98 "anak sungai" Majapahit. Istilah ini untuk menyebut wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit tetapi dipimpin oleh raja-raja yang memiliki otoritas sendiri. Selanjutnya, di era perkembangan Islam, Timor Timur pernah berada di bawah kekuasaan Ternate pada masa Sultan Baabullah (1570-1583).

Belanda dan Portugis kemudian memperebutkan daerah ini, tetapi Belanda akhirnya lebih memilih menguasai Timor Barat yang mereka sebut "Timor Belanda" sedangkan Timor Timur mereka biarkan dikuasai oleh Portugis hingga melahirkan nama "Timor Portugis". 

Batas di antara kedua wilayah Timor ini disepakati oleh kedua pemerintah kolonial ini melalui Perjanjian Lisboa pada 1859. Pembagian kedua pulau ini kemudian diresmikan pada 1913, sedangkan batas defenitifnya ditetapkan oleh Mahkamah Arbitrase Antarbangsa pada 1916.

Pembagian politik antara Timor Barat dan Timor Timur (voxtimor.pikiran-rakyat.com)

Setelah era kekuasaan Jepang berakhir, Timor Timur kembali berada di bawah kendali Portugal hingga pada 1974 Portugal melakukan kebijakan dekolonisasi di daerah jajahannya termasuk Timor Portugis. Menyusul dekolonisasi tersebut, di Timor Portugis ini lahir beberapa partai politik, seperti Apodeti, Fretilin, UDT, Partido Trabalhista, KOTA, dan ADITLA. 

Partai-partai yang terbentuk tidak sepakat tentang masa depan Timor Timur. UDT menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal, sedangkan Apodeti menginginkan berintegrasi dengan Indonesia. Berbeda dengan keduanya, Fretilin menginginkan Timor Timur menjadi negara merdeka dan berdaulat. 

Adapun KOTA menginginkan monarki tradisional, ADITLA menginginkan berintegrasi dengan Australia, sedangkan Partai Trabalhista yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.

Selanjutnya perwakilan tokoh partai melakukan konsolidasi dengan mengunjungi negara-negara terdekat mereka seperti Indonesia, Australia, bahkan Portugal. 

Presiden Suharto ketika itu menyatakan sikap bahwa Indonesia tidak punya ambisi teritorial; Indonesia menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri; dan bila Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika pertemuan dengan Indonesia membuahkan sedikit peluang, berbeda dengan Portugal yang berakhir tanpa hasil sebagaimana juga Australia yang menolak keinginan mereka. Akibatnya terbentuk faksi-faksi di antara partai-partai untuk menentukan masa depan Timor Timur. 

Koalisi Fretilin dan UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara merdeka, namun dalam perkembangannya UDT berkoalisi dengan Apodeti yang menginginkan berintegrasi dengan Indonesia. Belakangan KOTA dan Trabalhista merapat ke koalisi Apodeti.

Massa pro-kemerdekaan membawa bendera Fretilin (OekusiPost.com)

Perang Saudara, Proklamasi Tandingan dan Campur Tangan Amerika

Perbedaan pendirian di antara dua koalisi memicu perang saudara yang berlangsung selama sepekan (20-27 Agustus 1975). Konflik bersenjata ini dimenangkan oleh Fretilin yang kemudian secara de facto memegang kendali atas Timor Portugis. 

Partai pro-kemerdekaan ini lantas membentuk pemerintahan sementara sambil mencoba berkomunikasi dengan Portugal. Tetapi karena prosesnya dipandang lambat dan mengecewakan maka Fretilin lantas memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada 26 Nopember 1975 dengan nama Republik Demokratis Timor Leste. 

Portugal menyatakan dukungannya, sedangkan Indonesia menyatakan keberatannya karena sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Portugal saat pertemuan di Roma.

Menyusul sikap Indonesia, koalisi Apodeti, UDT, Trabalhista dan KOTA mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 Nopember 1975 dan menyatakan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Proklamasi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan pasukan koalisi yang terdiri dari para pengungsi dari perbatasan Timor Barat yang jumlahnya mencapai 40 ribu orang. 

Milisi inilah yang melakukan penyerangan terhadap kedudukan Fretilin dengan dukungan militer Indonesia. Ada kalangan yang menyebut bahwa operasi militer Indonesia di Timor Timur ikut dudukung oleh Amerika Serikat yang khawatir Timor Timur jatuh ke dalam pengaruh komunis. 

Hasilnya pasukan pro-integrasi berhasil memenangkan perang dan segera membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur.

Pasukan TNI beroperasi di Timor Timur (Pos Kupang.com)

Dari Propinsi Indonesia Menjadi Negara ASEAN

Timor Timur secara resmi menjadi propinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya UU No. 7/1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Meski demikian, Timor Timur tetap bergejolak sehingga propinsi ini menjadi daerah operasi militer. Sejumlah pelanggaran HAM dinilai oleh Barat terjadi di Timor Timur sehingga menjadi isu yang banyak diperbincangkan di forum-forum internasional.

Inilah alasan pemerintahan Indonesia memberi opsi ke Timor Timur apakah mereka menerima atau menolak Otonomi Khusus. Dikeluarkannya opsi oleh Habibie untuk menjawab desakan dunia internasional yang begitu keras pada saat itu. 

Pembahasan masalah Timor Timur di forum-forum internasional jelas menjadi beban bagi pundak pemerintah Indonesia. Hal ini diakui oleh Habibie dalam buku Detik-Detik yang Menentukan.

Perhatian internasional dibuktikan saat 4.000 orang asing--wartawan, pengamat, staf Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi kemanusian ikut memantau proses jajak pendapat pada 30 Oktober 1999. Hasilnya 78,5% pemilih menolak Otonomi Khusus. 

Sesuai ketentuan pasal 6 Perjanjian New York, antara lain disebutkan bahwa apabila rakyat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur secara damai dan terhormat.

Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan Habibie juga telah mengakui bahwa memerdekakan Timor Timur merupakan jalan yang harus dipilih. 

Ia mengatakan, "Seperti telah saya nyatakan dalam pidato pertanggungjawaban betapa pun pahit dan pedihnya kita menyaksikan kekalahan rakyat Timor Timur yang prointegrasi dalam jajak pendapat tersebut, namun kita sebagai bangsa yang besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945- yang dalam era baru sekarang ini berketetapan hati untuk memajukan demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia- harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu."

Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi merdeka dengan nama Timor Leste. Sembilan tahun kemudian, tepatnya 2011 Timor Timur mulai mengajukan diri menjadi anggota ASEAN yang ke-11. Meski demikian, Timor Leste harus menunggu sebelas tahun kemudian. 

Kepastian diterimanya Timor Leste menjadi anggota ASEAN diumumkan di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada 11 Nopember 2022.

Bendera Timor Leste dan Logo ASEAN (headtopics.com)