Latar Belakang Permasalahan
Selama 30 tahun yang lalu, kursi-kursi pemerintahan ethiopia sebagian besar dikuasai serta didominasi oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) meskipun jumlah populasi total etnis tigray di ethiopia sendiri hanya sebesar 6%. Konflik ini bermula ketika di Tahun 2020, Ethiopia melakukan penundaan proses pemilu yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19. Namun, selama situasi tersebut, Abiy Ahmed, Perdana menteri Ethiopia yang telah berkuasa sejak 2018, berusaha melakukan reformasi politik dengan melakukan melakukan pemecatan terhadap beberapa pihak yang menduduki kursi kabinet dan militer yang ia rasa tidak sesuai dengan visi misi reformasi yang ia bawa. Tak hanya itu, dalam menjalankan reformasinya, Abiy juga menunjuk seorang perempuan untuk menduduki kursi kabinet guna menunjukkan kesetaraan gender, melakukan pembebasan terhadap media yang dulunya di bungkam oleh pemerintah sebelumnya, bahkan ia juga memecat berbagai pihak yang menurutnya terlibat dalam korupsi negara.
Namun ternyata, sebagian besar pihak yang dipecat berasal dari TPLF atau orang dari suku Tigray. Hal ini tentu menyebabkan konflik, dimana pihak Tigray merasa bahwa penyelidikan kasus korupsi ini dianggap hanya diberlakukan kepada orang-orang yang berasal dari suku ini. Sehingga Tigray merasa dianaktirikan oleh Abiy Ahmed dalam menjalankan reformasinya. Kekecewaaan ini juga didukung ketika Abiy mulai mendirikan partai baru yang bernama Partai Kemakmuran guna menggantikan Koalisi Front Demokratik Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF) yang dulunya berkuasa.
Menanggapi hal ini, tigray merasa bahwa abiy melakukan penjegalan terhadap mereka, sehingga Tigray melakukan protes dengan menolak bergabung dengan partai yang dibentuk Abiy, dan memilih untuk kembali ke daerah asal mereka. Di daerah asalnya, Etnis ini mulai melakukan berbagi protes lainnya, apalagi dengan adanya ketidakjelasan terhadap tanggal pemilu yang seharusnya dilakukan. Akhirnya, Tigray melakukan pemilihan suara sendiri di bulan september 2020, guna memilih pemimpinnya.
Tindakan yang dilakukan oleh Etnis ini tentu merupakan tindakan ilegal yang seharusnya tidak dilakukan terlebih, pemerintahan di pusat Ethiopia belum memberikan keputusan terkait dengan pelaksanaan pemilu, sehingga Abiy memutuskan untuk melakukan pemotongan pendanaan terhadap daerah ini. Keputusan yang diambil oleh Abiy tentu menuai protes oleh pihak Tigray. Keputusan ini, dianggapnya sebagai " deklarasi perang" yang diberikan oleh Abiy kepada Tigray. Sehingga, Tigray mulai melakukan penyerangan di pangkalan militer Ethiopia di Tigray, serta melakukan pencurian senjata guna melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat.
Meninjau adanya konflik yang mengganggu kestabilan serta keamanannya, akhirnya abiy mengambil kebijakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemberontakan yang dilakukan Tigray. Ultimatum ini dikeluarkan pada 4 November 2020. Dengan keluarnya ultimatum ini, gencatan konflik bersenjata ini dimulai. Konflik ini menewaskan sebanyak hampir 3 ribu jiwa, banyak layanan telekomunikasi, transportasi, dan layanan publik lainnya yang hancur. Banyak terjadi kekerasan serta pelanggaran Perang dan HAM yang terjadi yang tentu nya meninggalkan luka, trauma serta kerugian materialistik bagi masyarakat Ethiopia Utara.
Penyelesaian Konflik
Melihat adanya konflik berkepanjangan yang terjadi antara Pemerintah Federal Ethiopia dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), tentunya menimbulkan berbagai kerugian hingga korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya, kedua belah pihak ini sepakat melakukan penandatanganan perjanjian damai pada 2 November tahun 2022 di Pretoria, Afrika Selatan. Isi yang termuat di dalam perjanjian ini meliputi berbagai hal mulai dari penghentian permusuhan, pelucutan senjata, pemulihan layanan publik, pemulihan tatanan konstitusi pemerintahan, dan lain sebagainya.
Tanggungjawab Negara
