Konflik Bersenjatan Non Internasional Ethiopia-Tigray Tahun 2020-2022

Latar Belakang Permasalahan

Selama 30 tahun yang lalu, kursi-kursi pemerintahan ethiopia sebagian besar dikuasai serta didominasi oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) meskipun jumlah populasi total etnis tigray di ethiopia sendiri hanya sebesar 6%. Konflik ini bermula ketika di Tahun 2020, Ethiopia melakukan penundaan proses pemilu yang diakibatkan adanya pandemi Covid 19. Namun, selama situasi tersebut, Abiy Ahmed, Perdana menteri Ethiopia yang telah berkuasa sejak 2018, berusaha melakukan reformasi politik dengan melakukan melakukan pemecatan terhadap beberapa pihak yang menduduki kursi kabinet dan militer yang ia rasa tidak sesuai dengan visi misi reformasi yang ia bawa. Tak hanya itu, dalam menjalankan reformasinya, Abiy juga menunjuk seorang perempuan untuk menduduki kursi kabinet guna menunjukkan kesetaraan gender, melakukan pembebasan terhadap media yang dulunya di bungkam oleh pemerintah sebelumnya, bahkan ia juga memecat berbagai pihak yang menurutnya terlibat dalam korupsi negara.

Namun ternyata, sebagian besar pihak yang dipecat berasal dari TPLF atau orang dari suku Tigray. Hal ini tentu menyebabkan konflik, dimana pihak Tigray merasa bahwa penyelidikan kasus korupsi ini dianggap hanya diberlakukan kepada orang-orang yang berasal dari suku ini. Sehingga Tigray merasa dianaktirikan oleh Abiy Ahmed dalam menjalankan reformasinya. Kekecewaaan ini juga didukung ketika Abiy mulai mendirikan partai baru yang bernama Partai Kemakmuran guna menggantikan Koalisi Front Demokratik Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF) yang dulunya berkuasa.

Menanggapi hal ini, tigray merasa bahwa abiy melakukan penjegalan terhadap mereka, sehingga Tigray melakukan protes dengan menolak bergabung dengan partai yang dibentuk Abiy, dan memilih untuk kembali ke daerah asal mereka. Di daerah asalnya, Etnis ini mulai melakukan berbagi protes lainnya, apalagi dengan adanya ketidakjelasan terhadap tanggal pemilu yang seharusnya dilakukan. Akhirnya, Tigray melakukan pemilihan suara sendiri di bulan september 2020, guna memilih pemimpinnya.

Tindakan yang dilakukan oleh Etnis ini tentu merupakan tindakan ilegal yang seharusnya tidak dilakukan terlebih, pemerintahan di pusat Ethiopia belum memberikan keputusan terkait dengan pelaksanaan pemilu, sehingga Abiy memutuskan untuk melakukan pemotongan pendanaan terhadap daerah ini. Keputusan yang diambil oleh Abiy tentu menuai protes oleh pihak Tigray. Keputusan ini, dianggapnya sebagai " deklarasi perang" yang diberikan oleh Abiy kepada Tigray. Sehingga, Tigray mulai melakukan penyerangan di pangkalan militer Ethiopia di Tigray, serta melakukan pencurian senjata guna melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat.

Meninjau adanya konflik yang mengganggu kestabilan serta keamanannya, akhirnya abiy mengambil kebijakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemberontakan yang dilakukan Tigray. Ultimatum ini dikeluarkan pada 4 November 2020. Dengan keluarnya ultimatum ini, gencatan konflik bersenjata ini dimulai. Konflik ini menewaskan sebanyak hampir 3 ribu jiwa, banyak layanan telekomunikasi, transportasi, dan layanan publik lainnya yang hancur. Banyak terjadi kekerasan serta pelanggaran Perang dan HAM yang terjadi yang tentu nya meninggalkan luka, trauma serta kerugian materialistik bagi masyarakat Ethiopia Utara.

Foto Penduduk Ethiopia mengungsi akibat konflik di Tigray (Sumber:https://news.detik.com/foto-news/d-5269989/potret-pengungsi-ethiopia-akibat-perang-d

Penyelesaian Konflik

Melihat adanya konflik berkepanjangan yang terjadi antara Pemerintah Federal Ethiopia dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), tentunya menimbulkan berbagai kerugian hingga korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya, kedua belah pihak ini sepakat melakukan penandatanganan perjanjian damai pada 2 November tahun 2022 di Pretoria, Afrika Selatan. Isi yang termuat di dalam perjanjian ini meliputi berbagai hal mulai dari penghentian permusuhan, pelucutan senjata, pemulihan layanan publik, pemulihan tatanan konstitusi pemerintahan, dan lain sebagainya.

Tanggungjawab Negara

Jika ditinjau dari pemaparan yang telah disampaikan bahwa gencatan senjata yang dilakukan yang terjadi antara Tigray dengan Ethiopia, menimbulkan berbagai dampak baik kelaparan, kerusakan layanan serta fasilitas masyarakat, ancaman keamanan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kejadian ini, tentunya diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah yakni Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) karena dalam teori tanggung jawab negara, Negara bagian Tigray yang dikuasai oleh koalisi TPLF masuk dalam kategori Objective liability, yakni negara Tigray terbukti melakukan kesalahan mulai dari melawan kebijakan Pemerintah Federal dengan melakukan pemilihan umum guna memilih pemimpin mereka, melakukan penyerangan kepada pangkalan militer Pemerintahan Federal yang ada di Tigray, melakukan pencurian senjata api, memicu konflik yang menyebabkan kerugian bahkan memakan korban jiwa.

Tindakan yang dilakukan oleh Tigray ini juga telah memenuhi aspek keempat dari unsur dilakukannya suatu tanggung jawab negara yakni: adanya kerusakan serta kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Sehingga negara Bagian Tigray wajib melakukan pertanggungjawaban terhadap kerusakan serta pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal tentang tanggung jawab negara atas pelanggaran Internasional Tahun 2001 yakni sebagai berikut:

• Restitusi : Yakni dengan mengembalikan kondisi bagian utara Ethiopia ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya konflik bersenjata. Pengembalian ini termasuk pengembalian mental terutama penduduk yang melarikan ke suriah akibat ketakutan dengan adanya konflik bersenjata ini, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah federal bahwasannya TPLF tidak lagi melakukan perlawanan dan menyatakan berdamai dengan pemerintah Federal,dan menyatakan berkomitmen untuk menjaga perdamaian di daerah yang dulunya terjadi konflik.
• Kompensasi: yakni dengan memberikan bantuan tanggung jawab finansial akibat kerusakan fasilitas dan memberikan santunan bagi keluarga yang menjadi korban dalam konflik bersenjata ini. Tak hanya itu, Tigray juga seharusnya memberikan kompensasi kepada negara federal sebagai bentuk tanggung jawab negara akibat melakukan pelanggaran internasional.
• Kepuasan: Bahwa Pemerintah Tigray sudah sepatutnya melakukan permohonan minta maaf kepada segenap masyarakat yang terdampak konflik bersenjata ini guna memberikan kepuasan batin bagi para korban.

Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya, Tigray menjadi negara yang melakukan perlawanan, menimbulkan berbagai kerugian baik secara materi, prikis, hingga korban jiwa yang jumlahnya sangat besar bagi Ethiopia. Dalam Kasus ini, Tigray yang menjadi pihak yang bersalah, wajib melakukan upaya tanggungjawab negara kepada Ethiopia yang dalam Hukum Humaniter Internasional dibedakan menjadi 3 bagian yakni: Tanggungjawab Restitusi, Kompensasi, dan tanggungjawab kepuasan.