Hampir 7 tahun penerapan PPDB Sistim Zonasi membuat masyarakat sebagian mulai terbiasa. Protes berkepanjangan yang terjadi saat awal penerapan, perlahan berkurang. Secara perlahan masyarakat mulai menyesuaikan diri.
Namun di balik penyesuaian tersebut, tidak dapat dimungkiri, sebagian besar masyarakat pun mulai melakukan serangkaian langkah antisipasi. Baik dalam bentuk legal maupun illegal. Hal ini ini memudahkan buah hatinya tembus ke salah satu sekolah negeri favorit.
Selain penyesuaian yang dilakukan orang tua, sekolah-sekolah negeri pun mulai pasrah dengan keadaan. Sekolah favorit yang semula begitu mudah dalam mengelola siswanya, kini pun harus menyesuaikan untuk mengolah siswa dengan tingkat akademik relatif rendah yang masuk karena zonasi.
Lain dengan masa sebelumnya. Mereka dapat melakukan seleksi atas calon siswanya. Sebab saat itu ukuran penerimaan adalah nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sebelumnya.
Sekolah Swasta pun Terdampak PPDB Sistim Zonasi
Diakui atau tidak, PPDB Sistim Zonasi pun pada akhirnya memberikan dampak siginfikan pada sekolah-sekolah swasta. Keleluasaan mereka selama ini dalam menjaring calon siswa pun terganggu dengan sistim ini.
Dampak itu berjalan seiring berjalannya waktu. Hingga pada saatnya ibarat hukum rimba yang berlaku. Hanya sekolah swasta yang 'kuat' yang mampu bertahan.
Dampak PPDB Sistim Zonasi bagi Sekolah Swasta Biasa
Bagi sekolah swasta kategori biasa, penerapan sistim zonasi tidak ubahnya sebagai sebuah cara suntik mati atas keberadaan mereka. Penerapan PPDB dengan mensyaratkan jarak rumah tinggal dengan sekolah tujuan, memudahkan sebagian calon siswa untuk memilih sekolah negeri.
Dalam sebagian besar masyarakat memang masih terbangun keinginan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Alasan yang mendasari biasanya adalah murahnya biaya pendidikan.
