Godaan Koalisi Besar bagi PDIP Akankah Mempan?

Hasil pertemuan di markas PAN hari Minggu 2 April 2023 ternyata melahirkan dinamika baru menjelang agenda 2024. Acara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi itu mengeluarkan wacana akan lahirnya Koalisi Besar. Koalisi yang terdiri dari Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP. Sedangkan di bagian lain, Koalisi Indonesia Raya (KIR) beranggotakan Gerindra dan PKB.

Pertemuan tersebut sebenarnya tidak hanya dihadiri 5 parpol besar tersebut. Namun karena Ketua Umum PDI P sedang ada kegiatan lain, maka PDI P absen dari pertemuan ini. Sedangkan Nasdem tidak diundang, mungkin karena sudah terikat dengan koalisi dan capres lain.

Jika ide ini benar-benar diwujudkan, dapat dipastikan akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Secara nyata akan berhadapan dengan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sedangkan PDI P dipastikan akan terasing jika tidak menjadi bagian salah satu koalisi itu.

Memang secara aturan PDI P mampu maju sendiri tanpa berkoalisi. Persyaratan minimal yang diberlakukan, mereka miliki. Namun jika hal itu dilakukan, secara hitung-hitungan PDI P akan mengalami kesulitan dalam bersaing. Sebab mereka harus menghadapi Koalisi Besar dan Koalisi Perubahan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul suara PDI P yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko. Dalam ucapannya Budiman mengatakan bahwa Megawati Sukarniputri mengamini wacana itu. Namun mereka mengajukan sebuah persyaratan, bahwa jika koalisi itu terbentuk capres harus dari PDI P, dalam artian RI 1 menjadi milik PDI P. Sedangkan RI 2, bisa dibicarakan.

Ucapan ini tentu saja menjadi sesuatu yang patut dicermati. Sebab dalam Koalisi Besar, sudah ada nama Prabowo Subianto sebagai capres. Sehingga slot yang ada adalah posisi cawapres. Tampaknya konsep ini sudah matang, dan kemungkinan besar diamini anggota Koalisi Besar. Kalau pun harus ada rembugan adalah cawapres yang akan diusung.

Apa yang diungkapkan Budiman Sujatmiko bisa jadi dianggap sebagai permintaan yang tidak masuk akal. Sebab PDI P bukan yang menginisiasi wacana ini. Posisi PDI P hanya parpol yang diajak bergabung, sehingga secara logika mereka harus ikut aturan main yang ada.

Namun tentu saja langkah PDI P bukannya tanpa dasar. Mungkin saja pengajuan syarat ini sebagai bentuk bargaining, persyaratan ini menunjukkan bahwa PDI P bukan parpol kaleng-kaleng. Bergabung dalam sebuah koalisi tanpa menunjukkan nama besarnya. Mungkin saja penawaran yang diajukan bisa saja turun jika ada kompensasi politik yang lain.

Langkah itu sah-sah saja bagi PDI P, namun tetap beresiko. Sebab jika kelima parpol yang telah bergabung kokoh dengan pendiriannya, bukan tidak mungkin justru jadi bumerang PDI P. PDI P bisa terancam maju agenda 2024 tanpa koalisi. Dan jika itu yang terjadi untuk mencapai hattrick, rasanya berat.

Lembah Tidar, 5 April 2023