Bagi sebagaian masyarakat kita, negeri China itu bahkan dikatakan atau dianggap bukan guru ataupun tempat untuk belajar. Melainkan China itu menurut mereka justru adalah penjahat, monster yang menakutkan, negeri komunis yang siap membangkitkan PKI di Indonesia untuk berkuasa. Lalu ‘kekejaman’ pemerintah China dalam menangani masalah muslim Uyghur, semakin menambah peningkatan hujatan dan makian ke pemerintah China.
Pandangan terhadap pemerintah China yang seperti itu terlihat dan bisa dibaca melalui teks berita, gambar dan video yang berseliweran di media sosial. Banyak orang menulis dan bicara di media sosial yang mengemukakan bahwa pemerintah China adalah komunis yang sedang bekerjasama dengan PKI di Indonesia, untuk mengendalikan NKRI, tanpa ada dasar sedikitpun dari apa yang ditulis itu.
Gambaran mengenai pemerintah China oleh sebagian orang Indonesia itu juga didukung oleh hasil survey yang dilakukan oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei nasional tersebut dilakukan pada 23-26 September 2020 yang lalu dengan melibatkan 1203 responden yang diwawancara per telepon yang terpilih secara random. Margin of error diperkirakan 2,9 persen.
Survei itu bertajuk "Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI" secara daring, dengan pertanyaan penting yaitu; Apakah kerja sama Indonesia dan Tiongkok dapat menghidupkan kembali paham komunis dan PKI di Indonesia?”
Walaupun publik 47 persen menganggap kerja sama Indonesia dan Cina murni bisnis yang saling menguntungkan, dan tidak ada kaitan dengan paham komunis atau PKI menurut survey itu, tetapi ternyata masih ada 26 persen yang masih berpendapat setuju dengan pernyataan itu.
Lalu dari yang setuju itu dari latar belakang provinsi ternyata juga berbeda-beda persentasenya, diantaranya; yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara (53 persen), Jawa Barat (39 persen), dan Kalimantan (38 persen). Dan di daerah lainnya, persentasenya di bawah 30 persen.
Kemudian dari sisi agama, dari responden yang beragama Islam yang setuju dengan pendapat tersebut hanya 26 persen, sementara yang beragama lainnya 33 persen.
Dan ternyata 40 persen dari pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 setuju dengan pendapat tersebut, sedangkan hanya 21 persen dari pemilih Jokowi yang setuju.
Karena itu dengan etika dan sikap sebagai murid yang seperti itu maka tentu saja akan sulit untuk bisa berguru dari pengalaman China.
Walaupun demikian di tingkat pemerintahan, kita patut bersyukur, ternyata presiden Jokowi tidak ikut-ikutan dengan kelompok yang 26 persen itu, yaitu dengan ikut-ikutan memaki-maki pemerintah China. Masalahnya perdana menteri Australia Scott Morrison yang bersuara keras terkait penanganan muslim Uyghur dan penulusuran independen terkait asal muasal pandemi corona di China, akhirnya dibalas juga oleh pemerintah China yaitu dengan sangsi perdagangan. Seperti diketahui sejumlah komoditi dari Australia yaitu anggur, lobster, daging, gula, katun, batu bara dan lainnya tidak diberikan masuk ke China atau diberikan tarif tinggi yang tidak masuk akal, sejak tahun lalu, akibatnya Australia menangis.
Komunis sudah ditinggal di China
