Agus Mukhtar Tanggapi Kebumen Menjadi IbuKota

"Untuk menjadikan DOB, banyak hal yang harus dikaji, selain harus ada usulan juga aksesibilitas menjadi hal yang utama, juga kesiapan sarana prasarana pendukung," ujarnya.

Bahrun menambahkan, dari segi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen saat ini dalam masa transisi yakni masa habis tahapan 2005-2025 dan proses menuju PPJP 2025-2045.

"Saat ini sedang tahapan transisi terakhir RPJP, perencanaan jangka panjang ini memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan pusat, termasuk dokumen rencana pengembangan RT RW," jelasnya.

Masih kata Bahrun, terkait RPJP untuk daerah selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendesain Kabupaten kebumen digabungkan dengan Purworejo menjadi Keburejo yang sebelumnya bergabung dalam Barlingmascakeb. Pemerintah provinsi menilai ada akselerasi percepatan pembangunan untuk Kebumen dan Purworejo karena memiliki peluang yang tinggi untuk perkembangan wilayah selatan. Hal tersebut melingkupi aksesibilitas yang dekat dengan Bandara NYIA di Kulon Progo, akses kereta api, dan jalan lingkar selatan. Dengan ini maka sangat memungkinkan pemerintah provinsi kemudian mendesain kebumen sebagai daerah yang sangat potensial berkembang di wilayah selatan.

"Ini tentu senada ada isu dan wacana, tnggal nanti kita lihat, tetapi sangat potensial, kalua DOB diusulkan harus ada kajian dan siapa saja bisa membuat kajian sah-sah saja, akan tetapi untuk melakukan rencana itu tinggal pusat acc atau tidak untuk melakukan DOB," katanya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat wilayah pengembangan pertumbuhan ekonomi baru, ada 9 wilayah pengembangan. diantaranya Kedungsepur dan Barlingmascakeb.

"Dua wilayah yang di sempal yakni Purworejo dari Kedungsepur dan Kebumen dari Barlingmascakeb, keduanya digabung menjadi Keburejo, wacana itu saya pikir ini tidak lepas dari sejarah, kebumen purworejo punya kedekatan," jelasnya.

Sumber:

Tag: # moratorium # ibukota provinsi # daerah otonomi