Pemerintah Ingkari Janji

Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia merasakan bahwa Guru Se Indonesia Kena PHP, Janji Kampanye Kenaikan Gaji guru 2 Juta.

Hal ini menjadi catatan tebal dan merah bagi FGSNI didalam ikut serta mengawal dan mengintip dalam kampanye Capres Prabowo saat itu.

Pernyataan Hashim Djojohadikusumo, anggota tim kampanye Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres), bahwa gaji guru akan dinaikkan sebesar Rp 2 juta per bulan menuai perhatian publik.

Namun, janji tersebut belakangan diklarifikasi sebagai sekadar gimmick. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah , Mendikdasmen Abdul Muti, menyatakan bahwa kenaikan gaji guru bukanlah kewenangan kementeriannya.

Menurut Abdul Mu'ti, tugas kementeriannya adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi, bukan melalui kenaikan gaji langsung.

"Kami tidak bisa menaikkan gaji guru karena itu bukan kewenangan kami," ujarnya usai Upacara Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta pada Senin (25/11/2024

Fokus pada Sertifikasi Guru
Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa program sertifikasi menjadi jalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan sertifikasi, guru yang telah memenuhi syarat akan menerima tunjangan yang setara dengan satu kali gaji pokok.

Ia menambahkan bahwa program ini berlaku bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.

"Kami memperkirakan ada sekitar 609 ribu guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, kesejahteraan mereka akan lebih baik," ungkap Abdul Mu'ti.

Program sertifikasi sendiri bukan hal baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memenuhi persyaratan lainnya berhak menerima tunjangan sertifikasi.

Hal ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan menjadi kebijakan penting dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

Janji Kenaikan Gaji Guru: Sekadar Gimmick?
Janji kampanye Hashim Djojohadikusumo mengenai kenaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta per bulan kini dipertanyakan. Banyak pihak menganggap pernyataan tersebut hanya sekadar strategi politik untuk menarik simpati dari para guru dan masyarakat.

Meski demikian, Abdul Mu'ti dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat merealisasikan janji tersebut karena bukan wewenang Kemendikdasmen. "Penambahan pendapatan guru melalui sertifikasi, bukan kenaikan gaji," tegasnya.

Oleh karenanya Forum Guru FGSNI, melalui Ketua Umumnya, Agus Mukhtar, menyatakan bahwa FGSNI adalah lembaga yang sudah terbiasa memperjuangkan guru guru di Indonesia, dan siap turun ke lapanga untuk menagih janji politik Presiden tersebut.

FGSNI akan menurunkan ribuan anggotanya seluruh Indonesia di Jakarta dalam waktu dekat.

Tercatat beberapa kabupaten sudah mengisi list bus untuk ijut serta kehadiran ke jakarta baik dr jawa maupun luar jawa, sumatera sulawesi dll