Petugas Pantarlih Desa Talagasari Adalah Ujung Tombak KPU dalam Pilkada Garut Jawa Barat

Poto : Petugas Pantarlih Sedang Menggunakan Aplikasi E-Coklit (Dokpri)

Proses kerja dengan menggunakan aplikasi E-Coklit mempermudah pencocokan data yang di sinkronkan dengan data manual beda dengan zaman dulu sebelum mengenal dunia digital yang segala sesuatunya serba manual sehingga riskan dengan manupulasi data atau kesalahan-kesalahan data yang memeperlambat kerja dalam setiap pesta demokrasi.

Pembekalan imu yang akan dipraktekan di lapangan dari PPS desa Talagasari dengan selalu berkordinasi dalam memecahkan masalah di lapangan adalah arahan dari ketua PPS yang dipimpin bapak Cucu sangat bermanfaat sekali dengan sistem digitalisasi dan tidak melupakan cara manual sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU demi kelancaran dalam pencocokan data di lapangan.

Masa kerja Pantarlih 1 bulan dimulai tanggal 24 juni dan berakhir tanggal 25 juli dengan besaran honor 1 juta rupiah dengan biaya operasional  150 ribu yang diberikan setelah selesai pelantikan/Bimtek, untuk 1 petugas pantarlih yang berjumlah 36 petugas di tugaskan 2 orang dalam 1 TPS dengan pemetaan yang telah di tetapkan oleh PPS desa Talagasari.

Poto : Petugas Pantarih Desa Talgasari Bertugas di Lapangan (Dokpri)

Cara kerja petugas Pantarlih tidak hanya mencocokan data di lapangan tetapi harus mengirimkan bukti dokumentasi  berupa poto atau video yang di simpan lewat Google Drive untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan dalam pemantauan di lapangan, selain GPS yang tertanam di aplikasi e-coklit, sehingga para petugas Pantarlih lebih disiplin dalam pencocokan data di lapangan tanpa asal tembak data dengan tidak menyesuaikan data melalui Kartu Keluarga yang merupakan patokan utama dari kependudukan.

Poto : Petugas Pantarlih & Anggota PPS Desa Talgasari (Dokpri)

Dengan slogan "Pilkada Garut Jawa Barat Gemilang Memilh Langsung Betmartabat"  desa Talgasari dengan unjung tombaknya petugas Pantarlih siap mensukseskan Pilkada Jawa Barat untuk memilih Gubernur dan Wakilnya juga Bupati dan Wakilnya dengan data yang akurat sesuai arahan KPU baik pusat maupun daerah demi terciptanya demokrasi yang  jujur dan adil di negeri ini untuk masa depan Indonesia yang lebih maju.