Jihad Demokrasi Melalui Pilkades

Akhir bulan Februari 2016 lalu saya diminta menjadi sekretaris panitia pemilihan kepala desa di mana saya menetap, yaitu desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Satu hal yang saya coba perjuangkan adalah merancang sistem pilkades yang bermartabat dan bebas money politic. Bukan pilkades yang bersifat transaksional yang melahirkan demokrasi palsu, partisipasi semu.

Jadi sukses Pilkades tidak sekadar aman dan damai, tapi prosesnya menjadi sarana untuk belajar dan bertumbuh bersama. Panitia tidak sekadar menjadi pekerja teknis layaknya event organizer, tapi harus memiliki konsep dan value(nilai) yang diperjuangkan.

Maka menjadi penting, penyelenggaraan Pilkades ini disentuh pula dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Misalnya berupa survey pemilih tentang evaluasi kondisi desa dan tingkat partisipasi warga sebagai bahan/input mengonsep sistem Pilkades. Sehingga penyelenggaraan Pilkades tidak melulu terkait dengan hal-hal yang pragmatis tapi juga konseptual.

Satu lagi, melalui pelaksanaan Pilkades yang tanpa money politic, saya tempatkan sebagai upaya untuk mengangkat harkat, dan marwah (harga diri) Desa Lebo di hadapan desa-desa lain. Dengan demikian, visi dan cara berfikir yang saya kembangkan ke dalam internal panitia pilkades melampaui batas sekat-sekat kepentingan jangka pendek, dan sempit. Saya berikhtiar sepenuh tenaga, bagaimana caranya agar mulai dari proses Pilkadesnya saja, Desa Lebo ini sudah bisa memberikan inspirasi dan contoh yang baik bagi desa-desa lain.

Pakta integritas

Untuk mewujudkan visi tersebut, calon kepala desa juga harus memiliki kesadaran yang sama untuk melaksanakan Pilkades yang bermartabat. Bentuk nyata “garansi” terhadap kesadaran tersebut, kami minta para calon kades untuk menandatangani pakta integritas yang secara eksplisit menyatakan tidak akan melakukan politik uang.

Selain itu, ditambahkan pula dengan penandatanganan surat pernyataan sanksi moral seperti yang tertulis di bawah ini.

Setiap calon kades wajib menandatangi Pakta Integritas untuk tidak melakukan politik uang.

Modus politik uang semakin kreatif dan absurd. Hampir-hampir hanya Tuhan yang tahu, satu pemberian tergolong money politic atau bukan, maka diperlukan cara-cara antisipasi yang luar biasa pula.  Sanksi moral dan pakta integritas tersebut dapat memberikan beban moral dan kontradiksi psikologis jika dilanggar.

Pakta Integritas diperkuat dengan sanksi moral. Sila cermati sanksi moral yang kami tetapkan.

Pilihan kami untuk melaksanakan Pilkades tanpa money politic tidak didasarkan pada asumsi atau dugaan saja tapi melalui survey kepada pemilih. Dari total jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 4.308, kami mengambil sampel sejumlah 635 orang/responden. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan. Pertama: Berdasarkan Pilkades Desa Lebo yang pernah Bapak/Ibu/Sdr ikuti, menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah hasil Pilkades tersebut sudah berhasil  membuat Desa Lebo bertambah maju?

Yang menjawab sudah berhasil (Ya) ada 108 orang atau hanya 17,01 persen. Sedangkan yang menjawab belum (Tidak) ada 505 orang atau 79,53 persen.

Pertanyaan kedua survei: Dalam Pilkades Desa Lebo yang akan dilaksanakan bulan April 2016 nanti, calon kades tidak membagikan amplop /uang atau kepyur, apakah Bapak/Ibu/Sdr akan tetap mencoblos?