Dalam pandangan obyektif, suasana Pilkada DKI 2017 itu adalah Pilkada paling panas dan brutal. Bagaimana tidak, urusan jenazah saja menjadi gimmick dalam kegiatan kampanyenya. Belum lagi dari sisi gaungnya yang tidak hanya terbatas di DKI saja, tapi beresonansi ke segenap penjuru daerah di seluruh Indonesia. Pilkada DKI 2017 menjadi semakin bergemuruh karena isu-isu seksi seputar agama ikut digulirkan sekaligus ikut 'dilegitimasi' oleh lembaga keagamaan sekelas MUI.
Tidak bisa dibayangkan jika kejadian itu berlangsung belasan tahun yang lalu ketika kehidupan media sosial lewat internet tidak semaju sekarang. Bisa jadi, ceritanya sama sekali akan sangat berbeda.
Media sosial benar-benar telah memberikan kontribusi perubahan yang spektakuler bagi dinamika politik itu sendiri. Kehidupan internet telah mengubah warga negara (citizen) menjadi warga dunia maya (netizen) yang mempunyai karakteristik dan perilaku yang berbeda. Dari citizen pasif dalam menerima sebuah informasi (one way communication), berubah menjadi netizen aktif dengan kemampuan merespon seketika (two way communication).
Tidak mengherankan, jagat maya terasa semakin berisik selama Pilkada DKI 2017 itu. Hingga pada akhirnya, Gubernur DKI pun terpilih dan dimenangkan oleh pasangan Anies Sandi dengan perolehan suara 58%, dan menenggelamkan pasangan Ahok Djarot dengan suara 42%.
***
Apakah keberisikan itu terhenti setelah terpilih gubernur baru?
Seperti halnya pola di Pilpres 2014, keberisikan itu pun terus berlanjut.
Ironisnya, keberisikan lanjutan itu dipicu dari pidato pertama Anies dalam acara pelantikannya dengan menyampaikan terma "pribumi" yang justru kontra produktif dengan jargon 'tenun kebangsaan' yang sering didengung-dengungkannya.
Setelah itu, Anies Sandi seakan terus ditempel CCTV oleh netizen untuk setiap ucapan dan kegiatannya. Mulai dari netizen kritis dengan ulasan kritikan cerdasnya sampai dengan netizen usil yang menjadikan Anies Sandi menjadi bulan-bulanan humor politik.
Proses penyusunan RAPBD DKI 2018 pun tak luput dari keberisikan itu sendiri. Pos-pos yang mencurigakan pun disebarkan ke publik untuk dikritisi. Di tahap ini, sayang sekali Anies Sandi tidak bisa mengelola isu ini dan justru meresponnya dengan komunikasi yang buruk sekali.
Dan keberisikan itu pun terpelihara dengan baiknya, setidaknya pos kontroversial renovasi air mancur Balai Kota misalnya, berhasil tercoret dari RAPBD. Hal ini menunjukkan secara sederhana bahwa keberisikan telah berubah menjadi kontrol kepada pemerintah dari warganya.
***