Bjorka, layaknya hacker lain pastinya sudah mengunggah data di forum hacker dan memperjual-belikan atau saling menukar data yang mereka punya untuk mendapatkan uang. Tak tanggung-tanggung, konon ketika menyebar data IndiHome, Bjorka meminta bayaran senilai 50 ribu dolar AS atau sekitar Rp. 742 juta -- dengan kurs 1 dolar = 14. 844 rupiah. Kemudian, akun Bjorka juga sudah pernah memasang tarif senilai 5 ribu dolar AS atau sekitar 74 juta rupiah untuk data KPU yang pernah dia retas. Sumber disini.
Akun Bjorka memiliki motif tersendiri, namun terlepas baik-buruknya motif yang dia punya untuk membuka data-data penting, bahkan menjualnya adalah suatu kesalahan dan harus dicari tau siapa pelaku sebenarnya?
Untuk mengatasi permasalahan kebocoran data ini, maka Presiden Jokowi melakukan reaksi cepat dengan menggelar rapat tertutup untuk membahas keamanan data dari serangan siber seperti akun Bjorka.
Terlepas dari pernyataan Kemenhumkam yang menanggapi aksi pembobolan data pejabat negara yang marak dilakukan oleh hacker dengan memastikan tidak ada rahasia negara yang bocor, tetaplah serangan Bjorka ini adalah suatu warning atau pengingat serius akan pentingnya pengetatan keamanan data dari serangan siber.
Presiden Jokowi secara tegas menginstruksikan pengkajian mendalam penyebab kebocoran data. Pemerintah juga menyiapkan tim reaksi cepat lintas lembaga guna mengantisipasi serangan serupa.
Dalam rapat tertutup membahas keamanan data dari serangan siber yang dilakukan Senin (12/9/2022) di Istana Merdeka, Presiden memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanana Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, diputuskan membentuk tim satuan khusus yang disebut dengan "emergency response" guna menjaga data kelola data yang baik serta menjaga kepercayaan masyarakat tanah air atas data-data pribadi mereka.
Tim "Emergency Response", gabungan dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN bertugas untuk melakukan assestment-assestment berikutnya untuk menelaah lebih dalam permasahalan kebocoran data dan langkah-langkah mengantisipasi serangan serupa. Presiden juga meminta agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) agar segera diketuk palu oleh DPR yang memang kerjanya lelet dan hanya memboroskan anggaran negara.
Kali ini memang pemerintah serius mencari siapa sosok dibalik akun Bjorka yang telah meretas hingga meraup keuntungan dengan menjual data masyarakat tanah air. Tak tanggung-tanggung, walau berdasarkan laporan dari BSSN serta analisis Deputi VII Kemenko Polhukam, data yang bocor itu tidaklah bersifat rahasia, namun di forum daring Breached.to, akun Bjorka telah memasarkan 1,3 miliar dari registrasi kartu SIM yang disebut berasal dari semua operator telekomunikasi pada akhir Agustus 2022 dan enam hari kemudian, akun pseudonim Bjorka juga memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dibobol dari situs KPU.
Yang paling mengkhawatirkan, akun bergambar wanita berselfie dengan rambut pirang, banyak tato dan warna bertabrakan diwajahnya yang editan belaka ini memasarkan juga data catatan surat keluar-masuk dan dokumen yang dikirimkan ke Presiden, termasuk surat-menyurat dari BIN yang berlabel rahasia, plus mengunggah data pribadi beberapa pejabat teras negara.
Langkah Pemerintah Hadapi Bjorka
Instruksi Presiden dalam menangkal dan mengatasi serangan hacker Bjorka ini sudah jelas, langkah tegas sudah diperintahkan oleh presiden, diantaranya: pertama, meminta masyarakat Indonesia agar tenang dan jangan cepat-cepat terpengaruh atau termakan oleh isu-isu kebocoran data dan masyarakat diajak untuk bekerjasama dalam menghadapi bahaya di ruang digital.
