Menemukan Pemimpin Nasionalis dan Patriotik Tanpa Politik Uang serta Pelibatan Anak-anak

Tidak dapat dipungkiri, perhelatan Pilpres kali ini sungguh sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, kenapa? Karena kita disuguhkan dua pasangan Capres yang berbeda tidak hanya karakternya, visi dan misinya juga sangat berbeda, apalagi tujuan mereka jika duduk di kursi nomor satu sangat jauh beda. Hampir tidak ada persamaan antara sang petaha dengan sang penantang dalam Pilpres 2019 ini.

Seperti ulangan di Pilpres 2014 yang lalu, karena yang calon presidennya Jokowi, yang menjabat dengan Prabowo sebagai pesaing tunggalnya. Hanya di posisi Cawapres yang berbeda. Kali ini Prabowo 'mencomot' Sandiaga Uno sebagai wakilnya -- yang menjabat Wakil Gubernur -- DKI Jakarta, sementara pak Jokowi tidak mengabaikan permintaan publik untuk 'menggandeng' seorang Ulama Besar Tanah Air dalam melengkapi formasi "Nasionalis Religius" yang akan diterapkannya dalam Sistem Pemerintahan-nya kelak apabila terpilih untuk periode kedua ini.

Jokowi tidak bisa 'abai' akan pentingnya kehadiran seorang tokoh agama yang bijaksana, mengerti akan kondisi negara ini, berjiwa nasionalis, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, hingga warna kulit, menganyomi bangsa ini dan menghargai perbedaan. Selama lima tahun pertama masa kepemimpinannya, Jokowi tau betul bahwa untuk menerapkan Revolusi Mental seperti yang dia dengung-dengungkan dalam Nawa Cita-nya butuh seorang pemimpin yang religius. Dan hal itu ada semua pada diri Ma'ruf Amin.

Pengalaman panjang sebagai anggota legislatif DPRD, DPR, MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais'Aam PBNU, hingga sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, menjadi pelengkap curiculum vitae Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mendapatkan kepercayaan publik sebagai patner pak Jokowi dalam membangun Indonesia.

Sementara Sahaludin Uno, seperti kita tau lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada fokus pada jabatannya sebagai wakil gubernur DKI. Pria berusia 49 tahun ini ketika menjabat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk joging, senam, dan kelihatan tidak serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil. Pengusaha yang jatuh ke dunia politik ini lebih mengekspos senyumannya dan ketampanannya daripada mengurusi OK OCE yang menjadi produk unggulannya ketika berkampanye di tahun 2017.

Hasil Debat Capres Edisi Empat

Debat Capres edisi empat telah dengan tema tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional telah usai. Dari kedua capres ini kita sebenarnya sudah tau betul akan kiblat dan arah tujuan mereka nantinya ketika menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Mari kita ulas satu per satu hasil dari ronde keempat debat Capres Pemilu 2019.

Sebenarnya setelah hampir lima tahun pemerintahan pak Jokowi -- JK, kita sudah sangat tau betul betapa nasionalismenya mereka berdua. Mereka bertekad membangun negeri sesuai dengan janji kampanye yang dituangkan dalam Nawa Cita.

Kita harus akui dan tidak boleh menutup mata atas capaian kinerja mereka membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sistem pemerintahan yang transparan berbasis teknologi, membuahkan hasil dimana negara kita menduduki peringkat pertama dalam Trust and Confidence in National Government berdasarkan data Gallup yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam publikasinya yang berjudul Government at a Glance 2017. Konon, Indonesia bahkan mengungguli negara seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, hingga Perancis dalam hal kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Juga pemerintahan yang baik, selain membawa aroma baik bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia, telah mampu menumbuhkembangkan potensi para menteri yang bekerja di dalamnya. Sebut saja Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyabet triple penghargaan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik tahun 2017, 2018, 2019. Ada Menteri Kelautan yang mampu menuntaskan masalah laut kita yang kekayaan alamnya hilang selama puluhan tahun karena dicuri oleh kapal-kapal asing.

Kini negara kita penghasil Ikan Tuna di dunia. Setelah penjagaan ketat di sektor kelautan, maka para nelayan kita menikmati tenangya melaut di perairan sendiri. Hasil tangkapan capai 71 triliun rupiah setahun. Angka ini menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga perairan kita dengan baik dari kapal-kapal pencuri ikan dari negara lain.

Pembangunan infrastruktur juga telah mampu mengubah wajah negara kita, juga telah mampu mengubah paradigma dan membawa pengaruh baik terhadap perkembangan perekonomian masyarakat tanah air. Dengan semangat membangun dari daerah-daerah desa dan pinggiran dengan semangat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka pemerintah Jokowi -- JK menuntaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan merealisasikan Program Dana Desa.

Dikutip dari web Kementerian Keuangan, pada tahun 2018 anggaran Dana Desa mencapai 60 triliun rupiah untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Hasilnya? telah membuahkan 199.100 kilomtere jalan desa, 1.599 km jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.137 unit sumur dan MCK, serta 299.345 unit drainase dan irigasi untuk periode 2015-2017. Kemenkeu mencatat Dana Desa juga telah mengurangi ketimpangan di desa dari 0,34 pada 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017.

Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri

Kebijakan dalam pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Ideologi Pancasila telah mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Nawa Cita dengan membangun infrastruktur yang merata dari Sabang hingga Merauke. Merebut Freeport, menguasai kembali Blok Rokan dan Mahakam sebagai bukti sahih betapa pemerintahan Jokowi -- JK sangat pro untuk rakyat Indonesia. Belum lagi suksesnya perhelatan akbar Asian Games 2018 bukti bahwa Pemerintahan Jokowi -- JK kuat dalam mengemban tugas.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi tidak kalah menterangnya memberikan kontribusi terhadap peran negara kita di luar negeri. Siti Aisyah, bisa bebas dari ancaman hukuman setelah dituduh terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nang di Malaysia. Ini adalah bukti kehadiran negara dalam memberikan rasa damai di dunia maupun terhadap masyarakat tanah air yang bekerja di luar negeri. Pemerintahan Jokowi -- JK telah jauh melampaui target dalam memberikan rasa aman bagi warga negara kita yang bekerja di luar negeri, walau pastinya ada kegagalan dalam melobi, karena kasus yang menjerat sangat berat.

Sementara di bidang pertahanan dan keamanan, saya sangat tidak setuju atas pernyataan paslon 02 yang mengatakan bahwa kekuatan TNI kita sangat lemah. Karena fakta mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi -- JK, TNI kita sangat kuat dan disegani di dunia internasional. Terkuat nomor 15 di dunia internasional, berkat pemanfaatan teknologi, senjata-senjata buatan PT Pindad sudah diekspor ke luar negeri, seperti Tank Harimau, pun dengan senjata-senjata buatan kita sudah dipakai di luar negeri.

Jadi, intinya adalah negara ini akan lebih baik ketika pak Jokowi -- Amin memimpin untuk periode kedua, karena mereka sudah membuktikan di lima tahun pertama dengan membangun infrastruktur yang merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat di setiap daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air.

Ketika sang penantang masih memberikan janji-janji 'syurga' dengan berkata 'akan, akan, dan akan', ketika itu pasangan Jokowi -- Amin sudah memberikan bukti dan bukti. Lalu kenapa kita harus memilih pemimpin yang tidak jelas visi dan misinya serta masih dalam tahap mencoba-coba? Negara kita harus tetap Bersatu dalam Kebhinnekaan. Oleh karena itu, kita penentu kemana arah kapal bangsa Indonesia ini berlayar. Apakah akan tetap mengibarkan NKRI? Atau berubah haluan? Mari kita pilih dengan bijak pemimpin negeri ini di tanggal 17 April 2019 nanti. Pilih Pemimpin Bijak!