Pengawasan laporan dana BOS yang terkesan lemah inilah yang membuat tumbuhnya raja-raja kecil, karena dana BOS bisa dipermainkan oleh kepala sekolah dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Tak terbayangkan, ketika seorang kepala sekolah setelah menjabat, tiba-tiba gaya hidupnya berubah, penampilannya total 360 derajat berbalik arah, hartanya bertambah, tiba-tiba dia punya mobil baru, dengar-dengar punya gedung baru, yang paling gress, dia punya sekolah baru. Semuanya serba baru sampai-sampai hak untuk guru-pun terabaikan karena dana BOS dan komite tidak jelas pada kemana digunakan.
Mengapa disebut raja-raja kecil? “Karena penggunaan dana BOS tersebut menjadi seperti hak preogratif yang melekat pada diri Presiden seorang. Tidak bisa diintervensi oleh gubernur, walikota, bahkan oleh kadis sendiripun. Karena sistem pemberiannya langsung ke rekening sekolah, dipergunakan oleh kepala sekolah. Pesan kadis hanya ‘pergunakan dengan sebaik-baiknya yah sesuai juknis’, di lapangan siapa yang tau?” ungkap Bang Regar lebih lanjut yang membuat kami hanya mengangguk-angguk.
“Jadi kalau mau diungkap ya, harus ada bukti donk. Harus ada bukti penyalahgunaan anggaran BOS-nya. Harus ada laporan pertanggung jawaban mereka, baru kita kroschek di lapangan.” Begitulah anjuran Bang Regar yang membuat kami patah arang. Abis laporannya nga ada kami pegang.
Sebenarnya yang jadi masalah adalah sistem pemberian dan penggunaan dana BOS, disamping karakter dari guru yang diangkat menjadi kepala sekolah juga perlu diperhatikan sehingga penggunaan dana BOS bisa tepat sasaran, bukan memunculkan raja-raja kecil yang tumbuh subur selagi dia menjabat.
Sistem pemberiannya yang dimaksud adalah adanya sistem seperti yang dibuat oleh gubernur DKI sekarang, mirip-mirip e-budgeting pada saat pengisian RKJM, RKT maupun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), sehingga bisa di lock dan dipasword serta tidak bisa asal-asalan dalam pembuatan RKAS, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pun pada saat pencairan, tim manajemen BOS memang benar-benar check, apakah alokasi BOS benar disalurkan demi perkembangan mutu pendidikan? Atau hanya menguntungkan sekelompok orang?
Sebagai seorang pemimpin di sekolah, sudah sepantasnya seorang kepala sekolah harus mampu bersikap adil, arif dan bijaksana selama menjabat, bukan membuat ada gap atau pengkotak-kotakan disekolah tersebut, sehingga muncul grup guru yang mendukung, setengah mendukung dan ada yang antipati sehingga digusur dari jabatannya. Seorang pemimpin itu harus mampu memberikan apa yang menjadi hak guru, bukannya malah dialihkan ke program lain sehingga insentif yang seharusnya diterima karena sudah dianggarkan, belum dapat diterima hingga kini dengan alasan yang tidak jelas. Sebagai warga negara yang baik, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika guru sudah menjalankan kewaibannya, maka apa yang menjadi haknya harus diberikan.
Inilah secuil ironi pendidikan di hari pendidikan nasional 2017 ini. Semoga ke depannya ada solusi yang baik seputar pemberian dana BOS yang memang tujuannya sangat mulia, membantu siswa untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi (wajib sekolah 12 tahun), sehingga akses pemerataan pendidikan dapat terwujud dengan baik. Semoga!
