Mohon tunggu...
AGUS SJAFARI
AGUS SJAFARI Mohon Tunggu... Dosen - DOSEN FISIP UNTIRTA, KOLOMNIS, PEMERHATI MASALAH SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Mengajar, menulis, olah raga, dan seni khususnya main guitar dan nyanyi merupakan hoby saya.. topik tentang sosial, politik, dan pemerintahan merupakan favorit saya..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kabinet Gemuk dan Patologi Politik

30 Mei 2024   17:45 Diperbarui: 30 Mei 2024   18:02 254
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Memperlemah Oposisi

Dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa mengelola pemerintahan ini harus bersama -- sama, semakin banyak yang terlibat dalam mengelola pemerintahan maka jalannya pemerintahan secara politik akan semakin stabil. Presiden terpilih sangat menginginkan pemerintahan kita guyub dan rukun dan tidak ada kerikil -- kerikil tajam yang akan menghalangi jalannya pemerintahan, hal ini ditandai dengan postur kabinet pemerintahan yang rencananya jumlahnya lebih banyak tersebut.

Postur kebinet pemerintahan Prabowo -- Gibran mencerminkan wajah kekuatan politik yang ada di parlemen, artinya semakin banyak kekuatan politik yang bergabung di kabinet maka semua kebijakan yang disodorkan oleh pihak eksekutif untuk dijadikan undang -- undang, akan berjalan dengan mulus tanpa mendapatkan perlawanan politik yang berarti di parlemen. 

Kondisi seperti ini yang mencerminkan sistem pemerintahan presidensiil bercitarasa parlementer, dimana kekuatan politik di eksekutif berjalan secara paralel dengan kekuatan politik di legislatif.

Penguasaan kekuatan politik yang mayoritas baik di eksekutif dan legislatif ini secara tidak langsung akan membungkam eksistensi oposisi yang akan mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Semua kekuatan politik akan berperan sebagai pemain, dan tidak ada atau seminimal mungkin pihak yang akan menjadi wasit yang akan berteriak untuk memperbaiki jalannya pemerintahan ketika jalannya pemerintahan dilakukan secara  "ugal -- ugalan" dan berada di luar rel yang seharusnya.

Pada akhirnya terdapat banyak aspek di dalam menentukan jumlah kementerian negara, artinya bahwa rezim pemerintahan Prabowo -- Gibran tidak hanya melihat pembentukan kementerian negara tidak hanya dari aspek politik semata, melainkan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.

Penulis adalah Dosen FISIP Untirta, Analis Masalah Sosial & Pemerintahan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun