Kabinet Gemuk dan Patologi Politik

Program -- program unggulan yang dulu disampaikan dalam kampanye dan debat capres dan cawapres diharapkan mampu diejawantahkan dalam wajah jumlah kementerian negara serta orang -- orang yang akan duduk dalam kabinet tersebut. Dengan mengusung program keberlanjutan pembangunan dari pemerintahan Jokowi seperti halnya melanjutkan Pembangunan IKN ditambah dengan program makan siang gratis serta beberapa program unggulan lainnya diharapkan mampu  di-breakdown oleh program dari kementerian negara yang sangat fungsional dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan Prabowo -- Gibran ke depan.

Ramping Dan Fungsional

Tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo -- Gibran lima tahun yang akan datang jauh lebih berat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih terpuruk dan kondisi perpolitikan dunia yang masih belum stabil. Oleh karena itu pemerintahan Prabowo -- Gibran harus lincah dan kuat. 

Tuntutan terbesar kabinet pemerintahan ke depan adalah memulihkan perekonomian Indonesia serta mampu memainkan peran yang besar dalam perpolitikan dunia. Oleh karena itu jumlah kementerian tidak perlu terlalu banyak dan harus mempertimbangkan azas efektivitas dan efisiensi. 

Efektivitas artinya jumlah kementerian negara dituntut mampu merealisasikan visi dan misi dan tujuan pemerintahan, sedangkan efisiensi bahwa jumlah kementerian negara tidak terlalu membebani anggaran negara yang masih menumpuk hutang yang menggunung. Menambah jumlah kementerian negara akan menambah biaya rutin yang harus dikeluarkan oleh negara dengan jabatan -- jabatan yang semaik bertambah.

Kementerian negara bukan tempat penampungan para politisi dan para relawan politik, melainkan diisi oleh orang -- orang yang kapabel dan berintegritas yang mampu menerjemahkan visi dan misi serta program -- program unggulan pemerintah untuk benar -- benar mampu menciptakan masyarakat yang adil dan maju.

Kementerian negara diibaratkan tubuh manusia, dimana tubuh manusia yang gemuk tentunya memiliki banyak panyakit sedangkan tubuh yang langsing dan ramping relatif lebih sehat dan penyakitnya lebih sedikit bahkan tidak ada penyakit yang serius. Dalam beberapa teori birokrasi dikenal dengan teori birokrasi yang ramping dan lincah yang mampu beradabtasi dengan perubahan. 

Hal ini juga yang ditengarai oleh Prof Mahfud MD bahwa semakin banyak jumlah Kementerian negara berpotensi penyalahgunaan kekuasaannya semakin tinggi. Tentunya hal ini harus dimulai dengan terciptanya organisasi kementerian negara yang ramping  dan tidak "gemoy" yang sulit beradaptasi dengan kemajuan jaman. 

Menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak harus dijawab dengan jumlah kementerian yang banyak, melainkan diselesaikan dengan efektivitas koordinasi serta pemberlakuan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Di era otonomi daerah saat ini, kewenangan pengelolaan masyarakat dan daerah lebih banyak diserahkan kepada pemerintah daerah sedangkan fungsi dari pemerintah pusat lebih banyak menjalankan fungsi koordinatif, artinya eksistensi kementerian negara tidak terlalu banyak karena perannya lebih banyak diserahkan kepada pemerintahan daerah. 

Kementerian negara pada dasarnya bukan pada fungsi sebagai eksekutor, melainkan lebih banyak memainkan fungsi koordinatif. Problematika masyarakat memang lebih banyak berada di daerah, ketika pemerintah daerah mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka pembangunan di daerah menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan di daerahnya. Justru semakin banyak jumlah kementerian negara akan memicu terjadinya "overlapping" kewenangan. Belum lagi muncul kesulitan koordinasi yang lebih tinggi dengan pemerintah di daerah.