Â
Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas mencatat hasil Penelitian Kemasyarakatan, Pengawasan, Dan Hasil Bimbingan Narapidana membutuhkan keahlian mengoprasikan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Misalnya dalam perangkat lunak Microsoft Word, menjadi hal yang wajib dikuasai dalam mengerjakan penelitian kemasyarakatan. Memahami perangkat keras juga wajib dipahami, mengingat seoarang Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu mengoperasikan sistem data base pemasyarakatan yang terhubung dengan server pusat dan daerah. Dimana kerahasiaan data dan keahlian mengolah server wajib dikuasai oleh PK Bapas dalam melaksanakan tugas pembimbingan, karena pada sistem data base pemasyarakatan dapat diilihat status pembimbingan narapidana tersebut.
Â
Di era perkembangan teknologi yang pesat ini, profesi pembimbing kemasyarakatan banyak melaksanakan tugas pengawasan narapidana yang wajib disertakan bukti kerja berupa laporan dan dokumentasi. Pada dokumentasi, seorang PK Bapas wajib memahami perangkat keras seperti kamera dan handphone yang digunakan untuk mengabadikan tugas yang nantinya akan menjadi sebuah laporan kepada pimpinan. Dalam penilaian kinerja, Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum Dan Ham dituntut pula harus mampu mengoperasikan Simpeg untuk : Penilaian Jurnal Harian dan Sistem Kerja Pegawai (SKP), Sisumaker (Aplikasi Sistem Keluar Masuk Surat), Dan tentunya Microsoft Excel untuk Daftar Usulan Penilaian Kinerja (DUPAK).
Dapat disimpulkan bahwa, Teknologi merupakan salah satu faktor utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan teknologi, maka kesejahteraan masyarakat dipastikan akan meningkat karena bisa meningkatkan efisiensi produktifitas dan nilai tambah suatu produk yang dihasilkan. Teknologi informasi saat ini berperan menjadi komponen pendukung utama pembangunan di berbagai bidang. Dalam pemerintahan, kemajuan TI diadopsi untuk menunjang kinerja pemerintahan melalui program e-Government (e-Gov).
Daftar Pustaka:Â
Suwardani, GAP. 2019. Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan. Depok: BPSDM Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.
Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
