Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebutkan, personel TNI-Polri akan dikerahkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota dan jumlahnya bisa diperluas. Kehadiran aparat TNI-Polri di tempat umum tersebut dirasa sangat penting demi menertibkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/ MENKES/328/2020.
Sebagian dari masyarakat pun tentu ada yang bertanya-tanya, kapan kira-kira pandemi kedua covid-19 akan terakhir; mengingat saat ini Indonesia masih berada pada situasi pandemi pertama virus corona dengan kenaikan kasus yang grafiknya terus melesat ke atas dari hari ke hari.
Seperti dirilis merdeka.com (25/05/2020), kasus covid-19 di Indonesia diprediksi akan "meledak" pasca Lebaran 1441 H. Selain dipicu oleh aktivitas pasar yang ramai menjelang Lebaran lalu, selama hari raya kemarin banyak masyarakat yang tidak menjaga jarak fisik dan tidak menggunakan masker. "Masyarakat juga terlihat bebas bersalaman dengan kerabat dan para tetangga," ujar Hermawan Saputra, salah satu Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Prediksi senada sudah dikemukakan Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi FKM Unair, Windhu Purnomo.
Kritikan Sepanjang Gerbong Kereta Api
Tentu penerapan New Normal di lapangan tak semudah membalikkan telapak tangan kita. Ada begitu banyak panduan dan ketentuan yang harus dipenuhi; terutama oleh daerah-daerah yang bermaksud mengimplementasikannya.
Salah satunya adalah pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap upaya pencegahan covid-19 yang memberikan kontribusi sebesar 80% terhadap pelaksanaan New Normal, sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Hal yang tak kalah penting adalah adanya penurunan kasus corona selama tujuh hari berturut-turut dann nihilnya kasus kematian selama 3 hari berturut-turut. Demikian dikemukakan Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman pada kompas.com (27/05/2020).
Sebagai bahan permenungan bersama, selama penerapan PSBB saja, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan masyarakat belum berhasil secara maksimal. Buktinya adalah masih adanya masyarakat yang tidak peduli dan abai dalam penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan kritiknya agar penerapan panduan yang diterbitkan Menteri Kesehatan tidak "tumpang tindih" dengan peraturan lain yang mengatur penanggulangan Covid-19. Selain itu, Bambang juga meminta agar implementasinya dilakukan secara disiplin dan tegas. Menurutnya, kegiatan PSBB yang sudah berjalan di mana-mana juga perlu dievaluasi. Dia meminta pemerintah meningkatkan dan memperketat pengaturan mobilitas sosial dengan tetap menjaga jarak.
Sedangkan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai akan sangat keliru jika panduan Menkes tersebut diterapkan di wilayah yang masih tinggi angka infeksinya, terutama ibu kota Jakarta.
Amien Rais, salah satu pendiri PAN sekaligus mantan Ketua MPR RI pun menyampaikan pendapatnya melalui akun Instagram pribadinya, @amienraisofficial, pada Senin (25/05/2020) dirinya mengungkap alasan kenapa menyarankan masyarakat dan pemerintah untuk tak menggunakan istilah 'New Normal'.
Seperti diulas grid.id, Amien Rais lebih lanjut menjelaskan pendapatnya bahwa pemerintah saat ini belum siap untuk melaksanakan skenario New Normal tersebut. Menurut Amien, jika kita memakai istilah tersebut maka seolah-olah apapun kemudian dianggap normal dan hal tersebut bisa mengelabui diri kita sendiri.
