Salahkah KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Tanggal 21 Mei?

Tak biasanya sebelum tidur, saya menyalakan televisi. Dan tidak biasanya pula, saya pilih channel CNN Indonesia. Awalnya saya tidak 'ngeh' dan saya anggap berita 'braking news' biasa dari kantor KPU. Namun, kok beritanya berlangsung lama, dan menyiarkan rapat akhir beserta pembacaan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. 

Karena ngantuk maka televisi saya matikan. Baru kemudian pada pagi harinya, saya membaca di semua media sosial memposting berita bahwa KPU telah resmi mengumumkan hasil perolehan suara Selasa, 21 Mei, Dini hari. 

Dan saya baru 'ngeh' bahwa berita yang saya liat pada dini hari tadi adalah resmi pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu oleh KPU. Dan saya baru 'ngeh' juga bahwa hal itu berlangsung pada tanggal 21 Mei, bukan tanggal 22 Mei yang sudah ditunggu-tunggu banyak pihak.

Saya kaget dengan beragamnya berita di media sosial. Beberapa di antaranya adalah dari twitter tengkuzulkarnain: @ustadtengkuzul: Astaghfirullah... KPU Telah BERBOHONG Janji Pengumuman Tanggal 22 Mei 2019 Ternyata Tanggal 21 Sudah Pengumuman dan Dini Hari Pukul 02 Pula... Jika Pemilu Ini Curang, Kutuklah Dunia Akhirat Seluruh Pelakunya dgn Keberkatan Bulan Ramadhan Ini ya Jabbar... Pandanglah Kami ya Allah.  

Lalu beberapa posting facebook juga mengungkapkan hal serupa, yaitu mengatakan bahwa KPU telah berbohong! Beberapa meme ketua KPU dengan tulisan pengumuman di siang hari batal puasa beredar di banyak media sosial.

Sejenak saya pun berpikir, "Iya ya, kan pengumuman hasil pemilu akan diumumkan pada tanggal 22 Mei? Lalu mengapa sudah diumumkan pada tanggal 21 Mei? Apakah ada kaitannya dengan isu demo besar penolakan hasil pemilu pada tanggal 22 Mei? Saya lalu mencari berita tentang KPU dan undang-undang yang menyertainya.

Pertama, saya menemukan ini dari news.detik.com:

Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 413 tentang Pemilu, disebutkan KPU dapat menetapkan hasil pemilu secara nasional paling maksimal 35 hari setelah pemungutan. KPU sendiri sebelumnya berbicara kemungkinan pengumuman hasil Pemilu 2019 bisa dilakukan sebelum batas akhir 22 Mei 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, jika rekapitulasi empat provinsi memungkinkan diselesaikan secepatnya, KPU bisa langsung mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kedua, saya menemukan berita ini dari nasional.kompas.com:

Percepatan ini dilakukan lantaran KPU telah menyelesaikan seluruh rekapitulasi suara, meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri. Rekap selesai dilakukan pada Senin (30/5/2019) malam.

"Kalau memang sudah selesai masa kita tunda besok, kan sudah selesai," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Saya jadi sadar, jangan-jangan yang berteriak bahwa KPU melakukan kecurangan atau kebohongan dengan mengumumkan hasil rekapitulasi sebelum tanggal 22 Mei, adalah mereka yang tidak membaca Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 413 tentang Pemilu tersebut? Bahwa mereka tidak tahu kalau KPU dapat menetapkan hasil pemilu secara nasional paling maksimal 35 hari setelah pemungutan, dan maksimal 35 hari tersebut adalah tanggal 22 Mei.

Jadi tanggal 22 Mei hanyalah batas maksimal saja? Dan KPU dapat mengumumkan sebelum tanggal tersebut apabila semua data sudah memenuhi syarat? Ya, ternyata demikian, dan saya juga baru memahaminya setelah membaca aturan undang-undang tentang Pemilu tersebut.  

Yang melanggar undang-undang adalah, apabila KPU mengumumkan lebih dari 35 hari, seperti tanggal 23 atau bahkan lebih. Dan bagi siapa saja yang menolak atau ingin mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi, maka KPU menyediakan waktu untuk mengajukan keberatan, yaitu sampai tanggal 25 Mei.

Terlepas dari semua pro dan kontra yang ada, yang jelas KPU melakukan pengumuman tersebut sesuai dengan undang-undang, dan saya sendiri sangat menghormati serta menjunjung tinggi hasil dari rekapitulasi pemungutan suara tersebut. Yang perlu digaris bawahi adalah hasil rekapitulasi suara bukanlah pengumuman pemenang pemilu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, pengumuman yang disampaikan KPU pada Selasa (21/5/2019), adalah penetapan hasil pemilu secara nasional berupa perolehan suara. Hasyim menyebutkan, pengumuman tersebut bukan pengumuman mengenai pemenang pemilu. "Belum penetapan hasil pemilu berupa calon terpilih. Jadi, sekarang ini hasil pemilu masih berupa perolehan suara, belum sampai penetapan calon terpilih paslon pilpres."  

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan 16.957.123 atau 11 persen suara.

Ada euphoria itu biasa. Namun bagi saya, karena hari ini KPU baru mengumumkan hasil rekapitulasi suara dan belum penetapan hasil pemilu berupa calon terpilih, maka saya harus menahan diri untuk menghormati keputusan KPU tersebut dengan tidak euphoria mengatakan selamat atas terpilihnya Jokowi-Ma'ruf sebagai calon Presiden terpilih. Saat ini saya mengucapkan selamat atas perolehan suara dari Jokowi-Ma'ruf sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Kita tentu punya cara pandang berbeda dalam melihat satu peristiwa. Yang membedakan adalah foktor pendorong dari cara pandang tersebut, apakah ia adalah kebencian ataukah cinta kasih.

Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas perolehan suara dari Jokowi-Ma'ruf sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Salam Indonesia damai