Gaspol Penertiban Lahan, dari MUI, Ormas, hingga Masuk Ranah Politik

Jokowi membantah bagi-bagi lahan tetapi sengkarut penguasaannya begitu massif sampai pernah kasus ini menimpa public figure artis Nirina Zubir dan pejabat Dino Patti Djalal. Siapa yang berperan?

Dari BPN, Menteri  Agraria Sofyan Djalil mengatakan bahwa sejak 2016 lalu ada 125 oknum BPN yang terlibat mafia tanah. Terdapat 32 yang mendapat sanksi berat sedangkan sisanya cuma sedang-ringan. Kementerian ATR/ BPN juga telah membentuk Satgas Antimafia Tanah sejak 2018.

Demokrat juga buka suara mengomentari kalimat "bukan saya yang bagi" yang diucapkan Jokowi. 

Irwan Fecho dari Fraksi Demokrat DPR mengatakan bahwa pada rentang waktu 2015-2021 terdapat 212 HGU atau sekitar 2 juta hektar. Era SBY cuma 34 HGU atau terdapat luasan 128 ribu ha lahan yang dilepas. Irwan mendesak Jokowi untuk berhenti  membandingkan dengan (menyalahkan) pendahulunya (kabar24bisnis.com, 10/12/2021).

Data Irwan sementara kita anggap benar  terkait maksud dan definisi HGU menurut versinya, tetapi Walhi yang menginvestigasi perizinan pemanfaatan hasil hutan punya data berbeda. Mengutip dari hukumonline.com (22/5/2019), Walhi menemukan adanya korelasi antara masa transisi peralihan pemerintah dengan meningkatnya perizinan terkait hasil hutan untuk izin usaha:

• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
• Hutan Tanaman (HT);
• Hutan Alam (HA);
• Restorasi Ekosistem (RE);
• Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH);
• Dan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH).

Kemudian data jumlah perizinan yang dimaksud yaitu sebagai berikut ini.

• Soeharto: 497 izin, total 6,1 juta ha.
• BJ Habibie: 74 izin, total 2,3 juta ha (1,7 juta ha saat transisi).
• Gus Dur: 57 izin, total 2,2 juta ha.
• Megawati: 45 izin, total 2,7 juta ha (2,1 juta ha saat transisi).
• SBY: 1257 izin, total 29 juta ha (10 juta ha saat transisi).
• Jokowi: 190 izin, total 1,4 juta ha.

Jika kita bandingkan, total luas lahan yang dilepas izin penggunaannya pada era SBY sekitar dua kali lipat dari gabungan pemerintahan Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, plus Jokowi jadi satu. Kondisi tersebut menuai protes keras berbagai pihak bahkan Harrison Ford sampai mendatangi Istana Negara dan Kementerian Kehutanan.

Demikianlah seputar polemik penguasaan lahan dengan sentral isu besar "1% pihak menguasai 59% lahan RI" baru-baru ini. Semoga Jokowi yang mengatakan "bukan saya yang bagi" berhasil  menertibkan penguasaan lahan ilegal termasuk lahan HGU mangkrak dan kasus-kasus kecil lain yang melibatkan mafia tanah dan oknum BPN.***