Arsul Sani, DPP PPP:
"Reshuffle itu kalau pengalaman saya yang kemarin-kemarin, tidak pernah diomongkan Pak Jokowi, termasuk dengan pimpinan parpol jauh-jauh hari. Enggak pernah."
Masuknya Erick Thohir menjadi anggota Banser (Barisan Serbaguna) memunculkan sejumlah spekulasi. Niat baik untuk berkontribusi --jika sungguh benar-- tentu akan tetap baik. Akan tetapi jika waktu dan kondisi kurang tepat efeknya bisa menjadi kontraproduktif.
Pada masa awal,  gerak Menteri BUMN  ini relatif dinamis sampai kemudian muncul isu pencapresan secara sporadis. Secara pribadi penulis menilai hal itu hanya sebagai bentuk ekspresi spontan dari beberapa pihak yang  terkesan dengan kinerjanya. Atau justru ada yang ingin membuat sebuah trap politik.
Sayangnya kemudian penampilan publik Erick bertambah agresif secara kurang pas  --antara lain muncul di layar ATM-- sehingga penilaian sedikit bergeser.
Soal niat maju pilpres (atau wapres) tentu bukan hal yang buruk. Masih muda, punya ambisi itu wajar. Tetapi  kembali ke soal timing. Ada saatnya sesuatu dimunculkan secara elegan supaya menghasilkan efek yang kuat.
Jika melihat masa jabatan yang masih tahap dini, ibarat bertani saat ini tahapnya masih menanam dan memelihara. Atau seperti  proses memanen buah harusnya menunggu matang di pohon supaya manisnya alami. Bukan  karbitan.
Belum mengakar  citra kerjanya kini Erick digempur dari luar dan dalam. Dari luar yaitu dari oposan yang menggugat isu PCR. Sedangkan dari dalam, mantan ketua timses Jokowi-Maruf ini dikritik soal kontrak BUMN.
Terkait isu PCR, Prodem menganggap Erick dan Luhut memanfaatkan  jabatan untuk memperoleh keuntungan lewat kepemilikan saham di PT GSI. Keduanya sudah membantah, bahkan Menko Luhut mempersilakan perusahaan GSI diaudit secara terbuka (kompas.com, 5/11/2021).
Andai lolos dari PCR-gate, masih ada lagi batu sandungan yaitu masalah kontrak BUMN. Permasalahan ini mencuat dalam sebuah acara internal yang kemudian dipublikasikan di kanal Youtube.
Dalam webinar yang diselenggarakan PT Pertamina Training Consulting itu, keynote speaker Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok mengungkap masifnya praktik kontrak BUMN, termasuk Pertamina, yang justru menguntungkan pihak lain. Ahok juga tanpa tedeng aling-aling mengecam BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang melenggang tanpa pengawasan objektif.
Baca: Ahok Ungkap Kontrak BUMN yang Merugikan
Sayangnya pihak Kementerian BUMN cenderung reaktif dan memosisikan diri dalam blunder fatal. Stafsus Erick, Arya Sinulingga balik mengkritik Ahok dengan istilah komut (Pertamina) rasa dirut. Respon itu berpotensi menjadi bumerang yang membebani langkah ke depan.
Dengan beberapa catatan itu apakah BUMN berpotensi masuk list reshuffle Jokowi?
Jika melihat catatan pergantian menteri terdahulu, masalah performa tampak menjadi perhatian utama Jokowi. Â Meski kelihatan dekat dan tanpa gejala nyatanya Jokowi bisa tega meng-cut menteri sebelum akhir periode tiba.
Kasus klasik antara lain yaitu pergiliran jabatan yang menimpa mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Pendidikan Anies Baswedan.
Ketika Anies out dari  periode kabinet terdahulu, publik cukup terperanjat mengingat jasanya sebagai jubir kampanye Jokowi-JK pada Pilpres 2014.  Tak perlu waktu lama, perlahan-lahan muncul faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab. Keputusan reshuffle lalu tak lagi menjadi pertanyaan.
Mengambil contoh di atas, posisi Erick Thohir juga bukan tak mungkin mengalami hal serupa. Kontribusi Erick Thohir sebagai ketua timses Jokowi-Maruf bukan jaminan untuk mengamankan karier menterinya hingga 2024. Semua tergantung penilaian Jokowi terhadap kinerja yang bersangkutan. Terlebih Erick juga nyatanya bukan orang parpol yang punya backing vocal.
Masuknya Erick jadi Banser secara nakal bisa diinterpretasikan sebagai langkah mencari sekoci politik. Sebagai menteri aktif tentu tak elok jika langsung masuk parpol. Terlalu vulgar. Merapat ke ormas lebih masuk akal.
Dari sudut pandang penulis sendiri posisi Erick masih bisa dipertahankan jika spirit BUMN nya kembali distel satu frekuensi dengan Jokowi.
Kemarahan Presiden  terhadap jajaran direksi Pertamina terkait proyek TPPI yang molor tak perlu diterjemahkan lagi. Juga perintah Jokowi untuk menutup BUMN mangkrak. Semangat  bersih-bersih BUMN ala Ahok lah yang lebih kompatibel dengan maunya Jokowi.
Jadi sangat aneh jika Kementerian BUMN yang --meskipun lewat stafsus-- malah menganggap catatan Ahok soal kontrak BUMN itu sebagai tak tahu batasan. Mestinya mendukung transparansi sebagai  bukti konsistensi integritas BUMN sekaligus memudahkan posisi Erick Thohir. Sayangnya hal yang terjadi malah melawan arah.
Arya Sinulingga, Stafsus Menteri BUMN:
"Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick, mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancakan korupsi, dan juga kalau ada kerja sama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari."
Dari pihak Menteri Erick sendiri saat ini sudah mengambil langkah strategis antara lain penerbitan surat edaran untuk meluruskan penggunaan fasilitas umum milik BUMN yang seharusnya gratis. Tetapi itu belum cukup dan cenderung recehan. Menu utama yang harus dihajar yaitu soal kontrak-kontrak BUMN yang bermasalah.
Apa yang dikatakan stafsus juga sebagian sudah benar secara normatif. Tinggal pembuktian dalam tataran real, dan semoga sudah menyeluruh menyentuh area BUMN yang basah-basah.
Demikian seputar kabar reshuffle pagi ini yang mungkin benar tak (segera) terjadi, dalam hubungannya dengan BUMN. Bagaimanapun keinginan Jokowi menjadikan BUMN sehat sebagai lokomotif penggerak ekonomi perlu didukung penuh. Erick Thohir ada di situ untuk membantu mewujudkannya.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
