Sayangnya pihak Kementerian BUMN cenderung reaktif dan memosisikan diri dalam blunder fatal. Stafsus Erick, Arya Sinulingga balik mengkritik Ahok dengan istilah komut (Pertamina) rasa dirut. Respon itu berpotensi menjadi bumerang yang membebani langkah ke depan.
Dengan beberapa catatan itu apakah BUMN berpotensi masuk list reshuffle Jokowi?
Jika melihat catatan pergantian menteri terdahulu, masalah performa tampak menjadi perhatian utama Jokowi. Â Meski kelihatan dekat dan tanpa gejala nyatanya Jokowi bisa tega meng-cut menteri sebelum akhir periode tiba.
Kasus klasik antara lain yaitu pergiliran jabatan yang menimpa mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Pendidikan Anies Baswedan.
Ketika Anies out dari  periode kabinet terdahulu, publik cukup terperanjat mengingat jasanya sebagai jubir kampanye Jokowi-JK pada Pilpres 2014.  Tak perlu waktu lama, perlahan-lahan muncul faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab. Keputusan reshuffle lalu tak lagi menjadi pertanyaan.
Mengambil contoh di atas, posisi Erick Thohir juga bukan tak mungkin mengalami hal serupa. Kontribusi Erick Thohir sebagai ketua timses Jokowi-Maruf bukan jaminan untuk mengamankan karier menterinya hingga 2024. Semua tergantung penilaian Jokowi terhadap kinerja yang bersangkutan. Terlebih Erick juga nyatanya bukan orang parpol yang punya backing vocal.
Masuknya Erick jadi Banser secara nakal bisa diinterpretasikan sebagai langkah mencari sekoci politik. Sebagai menteri aktif tentu tak elok jika langsung masuk parpol. Terlalu vulgar. Merapat ke ormas lebih masuk akal.
Dari sudut pandang penulis sendiri posisi Erick masih bisa dipertahankan jika spirit BUMN nya kembali distel satu frekuensi dengan Jokowi.
Kemarahan Presiden  terhadap jajaran direksi Pertamina terkait proyek TPPI yang molor tak perlu diterjemahkan lagi. Juga perintah Jokowi untuk menutup BUMN mangkrak. Semangat  bersih-bersih BUMN ala Ahok lah yang lebih kompatibel dengan maunya Jokowi.
Jadi sangat aneh jika Kementerian BUMN yang --meskipun lewat stafsus-- malah menganggap catatan Ahok soal kontrak BUMN itu sebagai tak tahu batasan. Mestinya mendukung transparansi sebagai  bukti konsistensi integritas BUMN sekaligus memudahkan posisi Erick Thohir. Sayangnya hal yang terjadi malah melawan arah.
Arya Sinulingga, Stafsus Menteri BUMN:
"Apa yang diomongkan Pak Ahok sudah lama diomongkan Pak Erick, mulai dari urusan bahwa jangan sampai proyek-proyek itu jadi bancakan korupsi, dan juga kalau ada kerja sama BUMN itu harus win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. itu semua sudah dibicarakan jauh-jauh hari."
