Arsul Sani, DPP PPP:
"Reshuffle itu kalau pengalaman saya yang kemarin-kemarin, tidak pernah diomongkan Pak Jokowi, termasuk dengan pimpinan parpol jauh-jauh hari. Enggak pernah."
Masuknya Erick Thohir menjadi anggota Banser (Barisan Serbaguna) memunculkan sejumlah spekulasi. Niat baik untuk berkontribusi --jika sungguh benar-- tentu akan tetap baik. Akan tetapi jika waktu dan kondisi kurang tepat efeknya bisa menjadi kontraproduktif.
Pada masa awal,  gerak Menteri BUMN  ini relatif dinamis sampai kemudian muncul isu pencapresan secara sporadis. Secara pribadi penulis menilai hal itu hanya sebagai bentuk ekspresi spontan dari beberapa pihak yang  terkesan dengan kinerjanya. Atau justru ada yang ingin membuat sebuah trap politik.
Sayangnya kemudian penampilan publik Erick bertambah agresif secara kurang pas  --antara lain muncul di layar ATM-- sehingga penilaian sedikit bergeser.
Soal niat maju pilpres (atau wapres) tentu bukan hal yang buruk. Masih muda, punya ambisi itu wajar. Tetapi  kembali ke soal timing. Ada saatnya sesuatu dimunculkan secara elegan supaya menghasilkan efek yang kuat.
Jika melihat masa jabatan yang masih tahap dini, ibarat bertani saat ini tahapnya masih menanam dan memelihara. Atau seperti  proses memanen buah harusnya menunggu matang di pohon supaya manisnya alami. Bukan  karbitan.
Belum mengakar  citra kerjanya kini Erick digempur dari luar dan dalam. Dari luar yaitu dari oposan yang menggugat isu PCR. Sedangkan dari dalam, mantan ketua timses Jokowi-Maruf ini dikritik soal kontrak BUMN.
Terkait isu PCR, Prodem menganggap Erick dan Luhut memanfaatkan  jabatan untuk memperoleh keuntungan lewat kepemilikan saham di PT GSI. Keduanya sudah membantah, bahkan Menko Luhut mempersilakan perusahaan GSI diaudit secara terbuka (kompas.com, 5/11/2021).
Andai lolos dari PCR-gate, masih ada lagi batu sandungan yaitu masalah kontrak BUMN. Permasalahan ini mencuat dalam sebuah acara internal yang kemudian dipublikasikan di kanal Youtube.
Dalam webinar yang diselenggarakan PT Pertamina Training Consulting itu, keynote speaker Basuki Tjahaja Purnama aka Ahok mengungkap masifnya praktik kontrak BUMN, termasuk Pertamina, yang justru menguntungkan pihak lain. Ahok juga tanpa tedeng aling-aling mengecam BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang melenggang tanpa pengawasan objektif.
Baca: Ahok Ungkap Kontrak BUMN yang Merugikan
