Menkopolhukam Mahfud MD mengkritik sinetron Ikatan Cinta karena kurang riset soal prosedur hukum. Tetapi  Mahfud juga kena kritik. Denny Siregar menyinggung dalam cuitan twitternya soal empati yang terbang ke awang-awang.
Menyoal aktivitas Mahfud MD nonton sinetron selama PPKM, tumben Fadli Zon sebiduk dengan Denny Siregar. Juga satu lagi mantan duo F yang lain, Fahri Hamzah.
Politisi Gerindra sekaligus mantan Wakil Ketua DPR meminta Jokowi mengambil alih penanganan pandemi yang saat ini berada di tangan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Maksudnya agar menteri kerja sesuai bidang masing-masing.
Fahri Hamzah, politisi Gelora, menangkap sesuatu yang lain. Mahfud MD agaknya sedang menyindir sesuatu menurut mantan anggota DPR FPKS ini (tribunnews.com, 16/7/2021).
Fahri Hamzah, politisi Gelora:
"Kalau punya power jangan nyindir kayak seniman. Eksekusi aja sampai tuntas! Minta aparat agar Jangan ramah kepada pejabat tapi galak kepada rakyat. Begitu pak menko...."
Pertama, kepada sejumlah politisi agar selama pandemi tidak menjadi lalat politik seperti dikatakan pejabat KSP Moeldoko. Mengganggu kinerja pemerintah tetapi tidak berkontribusi apa-apa.
Kalau tidak bisa membantu pemerintah tangani Covid-19 minimal jangan mengganggu atau menghambat kerja Satgas dengan pernyataan politik yang meresahkan.
Kedua, kepada rakyat. Pesan yang ingin dikatakan yaitu kurangi keluar rumah jika tak perlu. Nonton TV saja menikmati hiburan seadanya dan mengkritisi alur cerita jika perlu.
Terkait komunikasi publik, penting bagi pejabat untuk membuat pernyataan yang esensial saja. Seperti Kemenkeu yang mengkritik serapan APBD yang rendah. Atau Kemensos yang menghardik jajarannya di Bandung tempo hari karena terlalu santai sementara dapur umum kekurangan tenaga dan kompor gas.
Atau agaknya Menkopolhukam sedang resah karena wewenang saat ini seolah terpusat di tangan Luhut. Wallahu 'alam. Berbaik sangka saja, mudah-mudahan dua yang pertama yang benar.
Apakah jika pejabat turun ke lapangan akan mendapat apresiasi? Belum tentu juga.
Seperti ketika Mensos Risma yang marah-marah kepada anak buahnya di Bandung itu. Dan tentang ancaman untuk memindahkan ke Papua jika ASN malas bekerja. Inti kemarahan Risma sebetulnya jengkel karena mereka yang digaji regular itu tak berempati pada kesulitan warga. Tetapi yang dipelintir justru celetukan Papua-nya.
Bukhori Yusuf menyentil Risma lewat media agar tak bikin gaduh. Politisi PKS ini menggarisbawahi soal Papua-nya saja dan membuang kronologi garis besar dan latar belakang kemarahan Risma di Bandung.
Lalu, jika pejabat turun ke lapangan dan tak berkomentar apa-apa, apakah akan diapresiasi? Juga belum tentu.
Contohnya Jokowi yang mengunjungi sejumlah titik di Jakarta yang sedang dicekam corona. Angka kematian tinggi di ibu kota dan jumlah kasus harian membuat layanan faskes keteteran. Tiga lokasi yang diambil sampel pantauan yaitu Kampung Sunter, asrama haji Pondok Gede, dan rusun Pasar Rumput.
Kapasitas Jokowi tentu sebagai kepala negara yang berempati merasakan dari dekat bagaimana warga menghadapi pandemi secara real time. Dalam kunjungan mendadak itu Presiden membagikan bansos dan paket obat isoman. Selain bantuan langsung hal itu juga menjadi contoh --dan komando-- agar kepala daerah turun langsung menemui penduduk yang terdampak.
Apa yang dilakukan Jokowi menurut Demokrat tidak tepat karena menimbulkan kerumunan --padahal mendadak dan malam hari. Andi Arief  yang mengatakan begitu. Menurut Andi hanya dua pejabat yang bagus kerjanya yaitu Menkes dan Kapolri.
Apa yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh parpol --Fadli Zon, Fahri Hamzah, Bukhori Yusuf, Andi Arief-- dalam iklim demokrasi tentu sah dan tak ada larangan. Tetapi selain berbicara klak klik klak klik di gawai masing-masing, alangkah baiknya parpol juga mau berpartisipasi membendung dampak pandemi. Menyisihkan dana, urun tenaga.
Saat ini pandemi sedang dalam kondisi yang terus bertambah buruk. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga berbagai belahan dunia.
Dampaknya tak hanya warga biasa, sejumlah kepala daerah menjadi korban dan bahkan pejabat pusat. Belum lama anggota DPR dari PAN yaitu John Siffy Mirin meninggal dunia.
Media mengabarkan Mirin menjadi korban Covid-19 dan sempat kesulitan memperoleh layanan ICU karena semua RS penuh. Kondisi tersebut membuat koleganya, Rosaline Rumaseuw, meradang. Harus ada RS khusus DPR.Â
Rekannya, Saleh Daulay, beberapa waktu kemudian menuntut layanan spesial lain. Daulay meminya agar selalu tersedia ICU jika DPR tepar (detik.com, 14/7/2021).
Saleh Daulay, FPAN:
"Saya tidak mau lagi mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami oleh anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin anggota DPR dari Papua, tidak mendapat ICU."
Tentu saja komentar ketus Rosaline dan Daulay itu tidak pada tempatnya. Apakah karena anggota DPR yang meninggal lalu harus tersedia RS khusus. Lantas bagaimana dengan puluhan ribu warga yang lain yang telah menjadi korban?
Atas pernyataan Rosaline yang tidak pada tempatnya itu PAN buru-buru meralat. Rosaline sedang emosi. Mohon dimaklumi, kata Waketum Viva Yoga.
Kita mengapresiasi sekaligus menyesali berbagai pernyataan politisi di atas. Komentar dan kritik sebagai wujud kepedulian mestinya diimbangi dengan aksi nyata. Sebagai organisasi yang memiliki mesin penggerak sumber daya parpol selayaknya turut ambil bagian mengatasi kesulitan warga.
Selama PPKM aparat di bawah harus berhadapan dengan warga yang kesulitan mencari nafkah. Parpol bisa membantu, entah dengan mendirikan posko bantuan pangan, atau bantuan obat-obatan.
Tak tertutup kemungkinan sudah ada parpol yang melakukan. Hal itu bagus dan perlu ditingkatkan seiring jumlah kasus yang terus menanjak. Akan tetapi komentar miring dan menganggap diri VIP yang perlu diselamatkan terlebih dulu sebaiknya harus dibuang jauh-jauh.
Menurut virus corona kita setara.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
