Tentang  masalah data penduduk yang masih kacau, dengan atau tanpa kebijakan kenaikan PPN, hal itu semestinya terus dikejar. Sisa waktu pemerintahan Jokowi periode kedua harus fokus pada PR ini sebelum tongkat estafet diserahkan kepada pemerintah berikutnya.
Sebelum data tersebut beres maka kebijakan terkait bansos hanya akan memperbesar potensi kebocoran dengan masih banyaknya  celah-celah fraud yang ada. Di sisi lain warga tak terdata yang berhak menerima akan dirugikan karena terdampak kebijakan tetapi hak mereka tidak terpenuhi.***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
