Insiden bom bunuh diri di depan Katedral Makassar tak dinyana merembet ke dalam sengketa politik Demokrat. Ketum versi KLB Moeldoko mengaitkan insiden tersebut dengan persoalan tarikan ideologi yang terjadi. Pernyataan itu terlontar dalam kapasitas pribadi yang disampaikan lewat akun Instagram @dr_Moeldoko.
Moeldoko, Ketum Demokrat KLB (kompas.com, 29/3/2021):
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat."
Pernyataan Moeldoko lantas memaksa Ketum AHY mengadakan konferensi pers. Ia menuntut ketum partai pesaingnya itu untuk memberi penjelasan. Dalam kesempatan tersebut AHY juga mengklarifikasi bahwa ideologi Demokrat tegak lurus dengan konstitusi RI.
Agus Harimurti, AHY, Ketum Demokrat:
"Ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?"Â
 Terkait soal-jawab kedua belah pihak, perlu telisik lebih lengkap atas pernyataan-pernyataan mereka tersebut. Satu hal patut kita syukuri, perdebatan tersebut secara tidak langsung menjadi imun bagi demokrasi bahwa Demokrat menolak politik dan ideologi selain konstitusi yang sah.
Moeldoko dan opsi manuver senyap
Menilik akun medsos di mana Moeldoko menyampaikan pernyataan di atas, terdapat 3 unggahan berurutan yang disampaikan pada dua hari terakhir ini.
Unggahan pertama yang menyoal pertarungan ideologis di tubuh Demokrat disampaikan Minggu 28/3/2021. Pada hari yang sama pejabat KSP ini juga mengunggah  pernyataan kedua berisi duka mendalam atas tragedi bom bunuh diri di Katedral Makassar lewat poster dan tagar #prayformakassar.
Pernyataan yang ketiga disampaikan Senin 29/3/2021. Berbeda dengan kedua unggahan sebelumnya yang berdasar sudut pandang pribadi, unggahan ketiga Moeldoko menyebutkan sikap pemerintah terkait gerakan radikalisme dan terorisme. Moeldoko memperkuat unggahan ini dengan tayangan video hari Jumat tanggal 26/3/2021 yang isinya senada. Kontennya berisi pidato Moeldoko dalam acara Dies Natalis Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka.
Menurut catatan yang dihitung AHY, pernyataan Moeldoko dua hari ini adalah kemunculan terbaru setelah 3 minggu yang bersangkutan menghilang. Bukan sepenuhnya raib, tetapi yang terkait dengan ihwal perseteruan mereka.
Ada aspek menarik pada unggahan status Moeldoko yang pertama. Mantan Panglima TNI era SBY ini seolah menjawab tudingan manuver yang membebani Jokowi. Ia mengklaim bahwa pilihan menerima permintaan memimpin Demokrat adalah keputusan pribadi yang bahkan istri dan keluarganya sendiri tidak tahu. Senyap.
Moeldoko menyatakan bahwa pilihan tersebut mantap diambil setelah 3 syarat dipenuhi peserta dalam perhelatan KLB Deli Serdang yang disebut AHY sebagai kudeta. Pertama syarat keabsahan AD/ ART; kedua keseriusan dukungan peserta; dan ketiga kesiapan dan integritas peserta KLB.
Persoalan AD/ ART memang menjadi salah satu kunci sengketa antara Demokrat Deli Serdang dengan versi inkumben yang dikuasai AHY. Demokrat versi KLB menyatakan bahwa gerakan mereka adalah faktor koreksi atas penyimpangan dalam perubahan AD/ ART yang ditetapkan dalam Kongres Demokrat V tahun 2020 lalu.
Selain isu tarikan ideologis dan beda tafsir AD/ ART, diketahui bahwa kubu Moeldoko juga menyoal kepemilikan sejumlah properti milik partai yang tidak jelas. Tak tanggung-tanggung, kantor DPP Demokrat sendiri termasuk ke dalam item gugatan yang mereka ajukan ke meja hijau (kompas.com, 22/3/2021).
AHY tak sadar tunjukkan posisi inferior
Meskipun konferensi pers ditekankan pada pernyataan Moeldoko terkait isu tarikan ideologis, pada kenyataannya AHY juga menyinggung  banyak hal.
Persoalan legitimasi KLB dan AD/ ART termasuk isu tambahan (ulangan) yang disinggung AHY. Selain itu manuver kubu Moeldoko yang mengadakan acara di Wisma Atlet juga masuk pembahasan.
AHY secara nyata memisahkan tudingan isu tarikan ideologis partai dengan persoalan legitimasi KLB Deli Serdang dan AD/ ART. Dengan pemisahan tersebut AHY seolah hendak mematahkan klaim Moeldoko yang mengatakan bahwa penerimaan permintaan memimpin Demokrat dilakukan atas dasar opsi penyelamatan ideologi partai (Demokrat). Posisi Moeldoko juga dinilai AHY sebagai korban makelar politik penyelenggara KLB Demokrat.
Sayangnya poin tersebut tenggelam di antara tema-tema lain sehingga kurang terasa kencang. Kelemahan lain yang menyolok --meskipun tampak sepele-- yaitu penulisan nama KSP Moeldoko pada banner latar belakang video yang lebih besar dan lebih tinggi dibanding nama AHY. Posisi itu jelas inferior apalagi judulnya juga datar seperti judul seminar: "Respons Demokrat Terhadap Pernyataan KSP Moeldoko". Nuansa tampilan suasana pejabat formal ini kurang menarik dan kurang menggigit.
Kekurangfokusan AHY yang menyinggung legitimasi KLB dan acara di Wisma Atlet semakin menjadi setelah sang ketum mengulang pernyataan bahwa dirinya membuka pintu maaf bagi Moeldoko.
Seharusnya AHY bermain menyerang dahulu, bukan posisi bertahan seolah-olah sudah menang dan sedang menunggu Moeldoko insyaf. Isu yang diangkat terkait  tarikan ideologi partai itulah yang seharusnya mendapatkan tekanan lebih kuat. Apalagi konferensi pers tersebut memang digadang untuk menjawab serangan Moeldoko terkait isu ideologi. Persoalan Moeldoko minta maaf itu mestinya menjadi tanggapan belakangan.
Kekurangfokusan konferensi AHY selayaknya perlu mendapat perhatian. Bukannya menuntaskan persoalan tetapi ibaratnya malah membuka pintu bagi serangan isu terdahulu. Moeldoko secara tak langsung diuntungkan dengan penajaman isu ideologi yang diangkatnya melalui lemahnya tanggapan AHY.
Demikian sekilas soal-jawab antar Moeldoko dengan AHY setelah 3 minggu mereda. Sisi baik dari perdebatan terakhir ini adalah --sekali lagi-- komitmen untuk menolak ideologi radikal dan intoleran. Yang perlu kita cermati adalah bagaimana mereka secara nyata, depan belakang, konsekuen dengan  apa yang mereka katakan.
Mudah-mudahan insiden bom Katedral Makassar tidak sekadar menjadi komoditi dagangan politik. Kita berharap pula isu tarikan ideologi ini selesai sebelum 2024 dan konsisten. Secepatnya.***
