Tertangkapnya Mensos Juliari-PDIP Imbangi Terciduknya Edhy Prabowo-Gerindra

Apakah JK juga nanti digeret-geret ke dalam kasus ini? Wallahu alam. Tetapi JK tampaknya perlu sedia uang untuk ongkos pengacara jika hal itu terjadi.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, banyaknya kasus korupsi juga ternyata bisa menghidupi penghasilan pengacara. Hotman Paris termasuk di antaranya. Ia dapat order melindungi Hashim dan Prabowo family dari gempuran opini. Saraswati masih dalam proses Pilkada di Tangsel dan Prabowo --sebagai posisi apa pun-- pasti harus berhati-hati menghadapi Pemilu 2024.

Di Indonesia rekam jejak calon kepala daerah atau negara itu penting sekali. Meski sudah puluhan tahun berlalu datanya ternyata selalu dapat dicari. Apalagi yang masih dalam hitungan tahun. Jarak dari 2021 ke 2024 itu sangat singkat.

Jika melihat kembali Pilpres 2019 kemarin, ada skeptis dari beberapa pendukung terhadap manuver Gerindra ke istana.

Yang jadi pangkal kecemasan adalah Prabowo akan dipermalukan misalnya dengan di-reshuffle di tengah jalan oleh Jokowi dengan berbagai alasan.

Memang "Prabowo" akhirnya mengundurkan diri atau reshuffle sukarela; cuma bukan Menhan Prabowo Subianto tetapi Menteri KKP Edhy Prabowo. Kekhawatiran Gerindra akan "dipermalukan" nyaris terbukti.  

Gerindra semakin tak punya pijakan untuk menuding Jokowi sedang berpolitik menyingkirkan kadernya. Tertangkapnya kader PDIP Juliari Batubara sudah menjawab persoalan, Gerindra-PDIP kini sedang senasib sepenanggungan. Kader mereka sama-sama terlibat kasus hukum.

Melihat preseden Edhy Prabowo di Gerindra tampaknya Juliari juga akan mengundurkan diri dari PDIP. Kalau dari posisi menteri sudah pasti. Masak tersangka KPK harus direpotkan dengan urusan pekerjaan negara.

Hanya saja dari presiden --sebagai sesama PDIP-- belum ada komentar saat ini, juga dari Ketum Megawati. Mudah-mudahan tak akan muncul lagi semacam "selokan-selokan" begitu.

Utang budi dibawa mati, masak piutang budi akan dihabiskan di dunia. Nanti bekal di akhirat mau bawa apa.***