Yang dikehendaki pemerintah adalah menghindari konflik horizontal terjadi akibat sekelompok massa berbuat seenaknya sendiri. Pro dan kontra atas tindakan FPI baru-baru ini sudah semakin meruncing melibatkan sejumlah tokoh dan public figure. Untuk itulah negara perlu hadir untuk mengembalikan semua pada konteks penegakkan hukum.
Menanggapi show of force rantis Maung di Petamburan, jubir FPI Munarman seolah mengecilkan masalah menjadi sebatas pencopotan baliho. Akan tetapi tampaknya belum menangkap bahwa pemerintah sudah membaca situasi lain di belakang peristiwa yang tampak di permukaan.
Meredam potensi ancaman adalah pilihan yang masuk akal sebelum semuanya terjadi begitu cepat dan meluas di berbagai daerah.
Munarman (detik.com, 20/11/2020):
"Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan. Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho, dan nakut-nakutin FPI.
Dan sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke petamburan itu adalah pasukan super-elite. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elite itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat."
Dari pihak masyarakat sendiri apresiasi atas gerak cepat TNI semakin meningkat. Berbagai elemen masyarakat menyampaikan dukungan atas tindakan tegas aparat dalam penegakkan hukum dan mencegah timbulnya konflik horizontal
Protes dari internal FPI dan simpatisannya yang melakukan pembenaran atas aksi mereka semakin sayup-sayup terdengar. Mereka gagal membaca pesan bahwa skenario aksi dan narasinya sudah terbaca aparat dan karena itu perlu diambil tindakan yang cepat dan tepat.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
