Operasi penurunan baliho dan spanduk FPI dinyatakan secara tegas oleh Pangdam Jaya Mayjen Dudung adalah perintah dari dirinya. Selain itu Mayjen Dudung juga melempar isu opsi pembubaran FPI jika diperlukan.
Soal baliho Dudung mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena ada pelanggaran hukum dalam pemasangan baliho FPI tersebut yang tidak bisa ditangani Satpol PP. Berkali-kali diturunkan, berkali-kali pula dipasang.
Penurunan dan perampasan baliho tersebut sempat diwarnai insiden di Petamburan yang merupakan markas pusat DPP FPI. Aparat bersitegang dengan sejumlah massa yang menolak baliho FPI diturunkan.
Yanuar Aziz, Wasekum FPI (detik.com, 20/11/2020):
"Karena kan kita sudah terbukti dalam satu hari saja isunya baliho, isunya perpecahan, isunya bubarkan. Artinya kalau itu hanya penertiban baliho yang memang sulit, gitu kan, ya itu nggak akan seperti itu, nggak akan bawa bawa pemecah belah persatuan, nggak akan bawa bawa bubarkan gitu."
Tentunya soal kenakalan ulah oknum pemasang reklame adalah hal yang lumrah. Pengusaha atau warga ingin pasang iklan dengan harga murah atau bahkan tanpa biaya. Tetapi mengapa TNI harus turun dan bukan lagi aparat kepolisian? Ada pesan dari aparat yang ingin disampaikan.
Pesan tersebut diperkuat dengan gelar kekuatan yang momennya berbarengan; konvoi rantis milik Koopssus TNI berhenti sejenak tepat di depan pekarangan FPI lusa kemarin.
Diketahui kendaraan tempur Maung milik pasukan elit sempat mengatur posisi di Jl. KS Tubun dengan sirine meraung-raung keras. Menanggapi peristiwa itu, Dan Koopssus Mayjen Arif mengatakan bahwa konvoi tersebut hanya numpang lewat sehabis pulang latihan, tidak ada hal serius dalam kejadian itu.
Namun pesan yang dibawa Maung untuk DPP FPI sekilas dapat dipahami, TNI serius menangani dinamika dalam negeri di ibukota saat ini. Apalagi jika dikaitkan dengan sidak Panglima TNI memeriksa kesiagaan tiga pasukan elit TNI: Koppassus AD, Marinir AL, dan Paskhas AU.Â
Dengan ekspose lewat media dari rangkaian kejadian-kejadian di atas maka pesan keseluruhan TNI semakin jelas, aparat tidak menganggap remeh gejolak yang terjadi pasca kepulangan pimpinan tertinggi FPI M Rizieq Shihab (MRS) ke tanah air.
Soal kepulangan MRS dalam penjelasan Haikal Hassan kepada media dikatakan bahwa pada saat persiapan yang dilakukan akhir 2019 lalu, panitia penjemputan punya beberapa opsi.
Opsi pertama, berkaitan dengan kondisi pandemi corona Haikal menyebut bahwa pilihan pulang diam-diam sempat mengemuka. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan massa yang dapat memicu terjadinya penularan virus Covid-19.
