Mohon tunggu...
Telisik Data
Telisik Data Mohon Tunggu... Penulis - write like nobody will rate you

Fakta dan data otentik adalah oase di tengah padang tafsir | esdia81@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

TNI Respon Balik, Pembubaran FPI di Depan Mata

20 November 2020   14:11 Diperbarui: 20 November 2020   14:17 1849
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Konvoi kendaraan taktis Koopssus TNI yang lewat di depan DPP FPI di Jl. KS Tubun (detik.com).

Seminggu setelah kembalinya Rizieq Shihab ke tanah air, FPI langsung melesat bak meteor. Diiringi pekik dukungan gelombang massa fans, agenda-agenda kegiatannya selalu heroik, bergairah, dan meriah.

Dampak dari kerumunan massa sudah terjadi.

Pada saat penjemputan HRS di bandara Soetta, tercatat 118 penerbangan terdampak penundaan. Ada 110 penerbangan domestik dan 8 internasional.

Membludaknya massa pendukung yang lain terjadi pula saat peringatan maulid di Tebet, Bogor, dan Petamburan. Pelanggaran protokol kesehatan mengorbankan pencopotan 2 Kapolda dan gelombang mutasi perwira lainnya. Selain itu 2 gubernur harus rela meluangkan waktu berjam-jam menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

Secara kasat mata itulah dampak nyata yang terjadi.

Selain insiden pelanggaran prokes dan gangguan lalu lintas, ada pula hal yang berpotensi menjerat Rizieq dengan FPI yang dipimpinnya. Ceramah Rizieq dalam peringatan Maulid Nabi berisi ujaran-ujaran yang sulit diterima warga negara lain. Narasi yang disampaikan bukan tentang semangat meneladani akhlak Rasulullah SAW; tetapi statement politik, hujatan terhadap TNI-Polri, dan hal yang menyinggung SARA berbalut isu revolusi akhlak.

Sejumlah kalangan mengecam isi ceramah maulid di Petamburan di antaranya Jimly Ashshiddiqie dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung AR .

Jimly mengecam isi ceramah yang penuh dengan ujaran kebencian dan menantang. Mantan Ketua MK tersebut meminta aparat memberikan tindakan tegas.

Dari pihak pemerintah yang menjawab tantangan FPI bukan lagi polisi apalagi Satpol PP, tetapi langsung dari TNI.

Armada Koopssus (Komando Operasi Khusus) langsung gelar kendaraan tempur tepat di depan DPP FPI Petamburan Jl. KS Tubun. Baliho penyambutan Rizieq dan FPI yang bertebaran di ibukota langsung dibersihkan. Penurunan baliho FPI dikatakan Mayjen Dudung adalah perintah darinya. Sementara dari Kapuspen TNI Mayjen Achmad mengatakan bahwa penurunan baliho itu adalah dari Satpol PP dan masyarakat.

Soal gelar kendaraan perang milik pasukan khusus dikatakan TNI hanya kebetulan saja karena sedang lewat jl. KS Tubun. Tetapi tentu hal itu berkaitan pula dengan sidak Panglima TNI yang mengadakan apel siaga 3 pasukan elit TNI: Koppasus, Marinir, dan Paskhas.

Selain tindakan kongkrit yang dilakukan TNI, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrachman menyampaikan juga soal wacana pembubaran FPI. Ia juga mengatakan bahwa sebagai seorang muslim merasa tidak berkenan dengan isi ceramah Rizieq di Petamburan.

Pangdam Jaya, Mayjen Dudung AR (detik.com, 20/11/2020):

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara, negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Nggak ada.

Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja."


Pernyataan dan sikap dari Jimly atau Dudung mendapat dukungan warga yang juga ikut geram dengan aksi-aksi massa FPI. Setelah perseteruan dengan Nikita Mirzani, warga sekarang dapat menyaksikan tindakan nyata pemerintah.

Dari pihak FPI sendiri belum ada tanggapan balik atas perkembangan situasi terkini.

Akun twitter yang biasa menyampaikan info dari pihaknya saat ini sudah dibekukan. FPI juga menyampaikan bahwa Pimpinan FPI tidak dapat menghadiri panggilan Mabes Polri yang ingin mengklarifikasi kegiatan maulid Petamburan dan pernyataan Rizieq dalam ceramah. Rizieq dikatakan saat ini sedang dalam kondisi sakit  sehingga tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.

Dengan sederet pelanggaran yang langsung "dibeli tunai" oleh aparat maka dampak ikutan terhadap eksistensi FPI sebagai organisasi juga kelihatannya tinggal menunggu waktu.

Selain pelanggaran prokes corona dan isi ceramah yang bermasalah, sebelumnya pernah terjadi gerakan menolak perpanjangan perizinan FPI. Kemenkumham menginginkan agar FPI melengkapi syarat-syarat organisasi sesuai ketentuan, tetapi hal itu belum terpenuhi.

Arus balik respon publik dan pemerintah saat ini sedang mengarah menuju puncaknya. Pembubaran FPI seperti yang diwacanakan Pangdam Jaya tampaknya sudah ada di depan mata.***

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun