Pengamat politik Ubedilah Badrun menafsir ulang penunjukkan posisi K.H Ma'ruf Amin (KMA) sebagai wapres dalam hubungannya dengan peluang Prabowo sebagai  wapres cadangan (detik.com, 12/08/2020).Â
Menurut analisis Ubed PDIP memasang KMA dengan perhitungan berikut:
- KMA karena faktor usia, lebih mungkin untuk dikondisikan jika harus berhenti di tengah jalan, dalam arti ada potensi alasan masuk akal jika itu terjadi;
- Mahfud MD dicegah naik, alasannya untuk menghindari mantan politisi PKB tersebut mencuri start Pilpres 2024 yang dapat merugikan PDIP;
- Prabowo atau Airlangga Hartarto berpeluang menjadi wapres jika KMA mundur mengingat dominasi suara Gerindra dan Golkar yang kuat di DPR; artinya legitimate. Baik karena alasan kesehatan maupun karena memang ada kesepakatan untuk jadi RI 2 separuh jalan, KMA dapat mundur sewaktu-waktu menurut Dosen UNJ tersebut.
Dari catatan media, tanggapan atas analisis tersebut dari kubu petahana plus Gerindra pada umumnya negatif.
Wasekjen PPP Achmad Baidowi menuding analisis tersebut murahan sementara PKB menengarai adanya pihak yang bermain dengan isu tersebut untuk kepentingan tertentu. Respon Golkar dan Gerindra juga tidak jauh berbeda. Sementara PDIP belum menanggapi.
Jika merunut ke belakang saat penentuan pasangan capres-cawapres, kubu istana memang sempat bimbang memilih antara KMA dan Mahfud MD sebagai representasi warga Nahdliyin. Dalam detik-detik penentuan, elit PKB mengultimatum Jokowi agar memilih KMA dengan alasan Mahfud bukan kader NU.
Jazilul Fawaid, (solopos.com, 12/07/2018):
"Pak Mahfud memang tidak mewakili NU, sehingga tidak mempunyai efek elektoral keterpilihan bagi warga NU atau Nahdliyin. Sementara para kiai NU sudah memberi mandat kepada Cak Imin. .... Jadi, kalau Pak Jokowi ingin menang pilih cawapres yang tidak bertentangan dengan arus bawah di NU."
Dari file lama tersebut jelaslah analisis Badrun tidak punya pijakan kuat. Andaikan Mahfud MD tereliminasi untuk menghindari popularitasnya meningkat menjelang Pilpres 2024, maka agaknya itu lebih merupakan kepentingan Ketum PKB Cak Imin (Muhaimin Iskandar) daripada PDIP. Persaingan KMA dan Mahfud adalah dinamika internal politisi PKB yang mengklaim sebagai representasi warga Nahdliyin.
Kemudian asumsi yang meragukan dari tafsir politik Ubedillah  Badrun adalah soal kekuatan legitimasi pemerintahan Jokowi dari sudut pandang elektoral. Prabowo dan Airlangga Hartarto dapat menjadi wapres bayangan dikatakan karena kursi di DPR yang mereka miliki lebih banyak.
Jika suara partai menjadi pertimbangan maka Jokowi seharusnya sejak awal memilih Airlangga sebagai cawapres. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan Golkar masih termasuk tiga besar terkuat di parlemen di luar PDIP dan Gerindra. Dalam pesta demokrasi kala itu Golkar meraih 14,75 persen suara; sedangkan PDIP 18,95, dan Gerindra 11,81 persen. Seandainya faktor perolehan suara partai menjadi perhitungan, maka  tentu Golkar dan bukan PKB yang "dianakemaskan" koalisi kubu Jokowi.
Namun tentu  tidak ada asap kalau tidak api menyala. Fenomena apa kira-kira yang melatarbelakangi munculnya wacana wapres bayangan?
Pascapilpres 2019 sudah jamak diketahui bahwa anomali politik tanah air dimulai saat Gerindra tiba-tiba berputar haluan merapat ke kubu lawan. Soal ini juga tentunya merupakan masalah yang debatable; siapakah yang mengedipkan mata terlebih dahulu, Prabowo atau Megakah? Atau justru tidak ada kedip-kedipan.
Kemudian biang perdebatan yang cukup heboh saat ini adalah polemik penganugerahan Bintang Mahaputera.
