Benarkah Klaim Penamaan Laut Natuna Utara atas Inisiasi Rizal Ramli?

Pada waktu nama baru ditabalkan, kepemimpinan RR di Kemenko Kemaritiman sudah berpindah tangan kepada LBP sekitar setahun sebelumnya yaitu Juli 2016. Demikian pula dengan tahapan-tahapan pengkajian dan penelitian yang melibatkan 21 kementerian dan lembaga terkait yang berlangsung 9 bulan yaitu --memang benar menurut Adhie-- sejak Oktober 2016. Akan tetapi pada waktu itu pun tetap saja berarti RR sudah tiga bulan tidak ngantor lagi, tepatnya sejak 27 Juli .

Kesimpulan,  tidak mungkin RR yang sudah lengser mengkordinasikan kementerian dan lembaga negara untuk menggolkan nama Laut Natuna Utara yang tidak disukai Tiongkok itu. Klaim Adhie Massardi jelas keliru.

Ketua Satgas 115 Mas Achmad santosa (detik.com).

Soal sengketa Natuna sendiri sejatinya tidak pula dimulai sejak RR jadi menteri, tetapi jauh sebelumnya. Menurut catatan politik LIPI, Indonesia bersengketa dengan Tiongkok sejak mereka mengklaim wilayah laut Natuna pada tahun 1993.

Protes sudah dilayangkan Jakarta. Namun, nota keberatan yang terbang dari kantor Menlu Ali Alatas 1995 tidak digubris Beijing dan klaim sepihak terus berjalan. 

Menghadapi China, Indonesia kemudian memilih downplaying the issue untuk menjaga hubungan tetap baik walaupun strategi pengabaian klaim mereka tetap dilakukan. Pun begitu hingga 2009-2010 ketika rezim Xi Jinping mendepositkan peta "nine-dash lines" Laut Cina Selatan di laci PBB; masing-masing pihak bergeming. Beijing ngotot, Jakarta juga ngeyel meski belum ada tindakan nyata.

Tiongkok gusar juga pada akhirnya ketika Jokowi melakukan tindakan kongkrit melalui politik penggantian nama pada tahun 2017 itu. Jika dahulu mereka cuek atas nota protes kita, sekarang mereka yang meradang. Gantian Indonesia bisa melenggang dan bersikap masa bodoh. EGP, emang gue pikirin.

Lalu, dalam rentang waktu sengketa Natuna selama 27 tahun sampai ganti nama itu, seberapa penting peran RR yang menjabat Menko Maritim selama 11 bulan?

Arif Havas Oegroseno

Katakanlah inisiasi penggantian nama menjadi Laut Natuna Utara itu memang dilontarkan RR ketika menjabat Menko Kemaritiman. Selanjutnya, gara-gara lontaran itu Xi Jinping gerah dan melobi Jokowi untuk menggeser RR dengan pejabat yang sehaluan dengan mereka.

Jika benar teori Adhie Massardi begitu maka seharusnya pejabat baru yaitu LBP tidak melanjutkan ide RR. Nyatanya, mulai proses persiapan selama 9 bulan hingga pengumuman penggantian nama seluruhnya terjadi pada masa LBP! Jadi apa yang dikatakan Adhie Massardi bahwa RR dipecat karena Tiongkok tidak suka akhirnya batal dengan sendirinya, baik secara logika maupun berdasarkan catatan kronologi.

Duta Besar untuk Jerman, Dr. Arif Havas Oegroseno, bersama almarhum mantan Presiden RI, BJ Habibie (Foto: KBRI Berlin).

Dari penelusuran digital  terkait penggantian nama Laut Natuna Utara ada satu figur yang secara konsisten muncul dalam catatan media yaitu Arif Havas Oegroseno, pakar hukum kemaritiman.