Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah mengakui bahwa mafia kesehatan di Indonesia menjadi penghambat layanan kesehatan yang berkualitas. Demikian juga dengan Presiden Jokowi yang sudah mengakui kekurangan-kekurangan dalam sistem kesehatan nasional.
Salah satu arahan Jokowi kepada Bappenas adalah permintaan untuk menata ulang sistem kesehatan nasional. Hal tersebut bulan lalu sudah dikemukakan Menteri PPN/ Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam pertemuan konsultasi triwulan-an dengan Bappeda se-Indonesia (kompas.com, 26/ 05/ 2020).
Tentunya sistem kesehatan ini bukan hanya urusan Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN plus Bappenas saja. Berkaitan dengan kualitas SDM nakes Menteri Pendidikan Nadiem Makarim perlu juga terlibat.
Ilmu kesehatan saat ini sudah sedemikian maju. Kompleksitas pengetahuan pencegahan, pengobatan, dan perawatan pasien sudah merambah teknologi informasi.Â
Dalam pandemi Covid-19 kita dapat menyaksikan bagaimana Singapura, Korea Selatan, dan China begitu massifnya menggunakan pendekatan IT dalam membendung wabah. Hasilnya dapat kita lihat dalam statistik worldometer tadi.
Meskipun banyak aspek yang menentukan setiap pencapaian tiap negara dalam menghadapi pandemi, tetapi teladan baik harus kita ikuti.
Saat ini mungkin serangan penularan virus agak mereda setelah PSBB berlangsung beberapa bulan. Akan tetapi, ancaman gelombang kedua dan seterusnya bisa terjadi; juga potensi wabah lain di masa-masa mendatang.Â
Selain memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, pemerintah juga harus kritis mengevaluasi sistem kesehatan nasional kita.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
