PKS ikut angkat bicara soal Natuna.
Jubir PKS Muhammad Kholid mengkritik Menhan Prabowo yang dianggap memandang enteng pelanggaran wilayah ZEE Indonesia oleh kapal pemerintah Cina (kompas.com, 04/01/2020).
Muhammad Kholid, Jubir PKS:Â
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap."
Kritik PKS kemudian dikomentari Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurutnya PKS sedang men-down grade wibawa Prabowo lewat pernyataan Kholid tersebut (kompas.com, 04/01/2020).
Kritikan PKS sebenarnya relatif senada dengan pandangan tokoh atau pengamat lain. Hikmahanto Juwana meminta agar pemerintah tegas dan menghindari negosiasi. Dedi Mulyadi, mantan cagub Jawa Barat juga menginginkan Prabowo bersikap lebih garang.
Tapi mengapa Dahnil spesifik membalas kritikan PKS?
Sikap Prabowo sendiri sebagai Menhan sebetulnya bisa ditampilkan lebih sangar tanpa perlu mengobral sesumbar.Â
Kalau dahulu Jokowi menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol, Prabowo bisa mengadakan apel siaga di Natuna misalnya; atau acara santai, ngopi bareng prajurit TNI di sana. Ada banyak cara.
Memang bersikap kepala dingin menghadapi Cina adalah pilihan bijak tetapi ada saatnya pejabat perlu "meng-entertain" rakyat dengan menunjukkan nyali secara elegan.
Komentar Prabowo soal Natuna cocoknya disampaikan Menlu Retno Marsudi, atau Menkopolhukam, perannya sebagai penyeimbang. Ketika Prabowo tampil cool, yang terjadi adalah ketidaksinkronan dengan ekspektasi publik.
Dan tidak perlu juga membandingkan dengan menhan terdahulu karena waktu itu memang sudah terwakili aksi Jokowi. Dalam insiden Natuna Prabowo sedikit kehilangan momentum.
Kembali ke PKS.
Alasan PKS berkomentar soal sikap santai Prabowo terhadap Natuna adalah karena posisinya yang berada di luar lingkar kekuasaan. Wajar sebagai oposisi. Berbeda dengan Gerindra, dalam hal ini Prabowo, yang sudah menjadi bagian dari rezim pemerintahan.
Dahulu memang PKS dan Gerindra berkawan, tetapi saat ini sudah berbeda. Gerindra (ikut) berkuasa, dan PKS jadi oposan.
Jadi, Dahnil tidak perlu secara spesifik menanggapi balik kritikan PKS karena justru hal itu menunjukkan Prabowo belum move on dari suasana pilpres.
Posisi Dahnil
Secara pribadi saya agak bingung juga sebenarnya dengan posisi Dahnil sebagai Jubir (stafsus?) Â Prabowo.
Apakah memang protokoler kementerian bisa di-customize sesuai keinginan menteri ataukah tidak.
Dengan memosisikan diri sebagai Jubir Prabowo seolah-olah terdapat overlapping antara suara Dahnil dengan sikap Kemenhan. Misalnya soal PKS tadi, terdengar ada nuansa politisnya di situ.
Jika Kemenhan --lewat humas atau seksi penerangan-- memberikan penjelasan, mestinya penjelasan itu bersifat lebih umum, bukan menjawab Kholid, Hikmahanto, atau Dedi Mulyadi. Tidak ada urusan pribadional dalam hal ini.
Secara struktural posisi Menhan Prabowo tidak perlu penyambung lidah lagi. Apa yang dikatakannya langsung saja masuk floor, tanpa penafsiran lagi dari siapa pun yang mewakili.
Seperti menteri-menteri lain, biarkan Prabowo membela dirinya sendiri ketika berhadapan dengan publik. Apabila ada yang perlu dijelaskan, jelaskanlah secara langsung atau lewat jalur struktural Kemenhan yang sesuai.***
