Prabowo Menjadi Menhan, Bagaimana dengan Jenderal-jenderal Pendukungnya?

Pada saat Pilpres 2019, Jokowi mendapat dukungan sejumlah jenderal purnawirawan. Beberapa di antaranya pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Militer yang mengadili Prabowo sebelum akhirnya diberhentikan dari TNI.

Jenderal di kubu Jokowi antara lain: Tri Soetrisno, Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Agum Gumelar, Subagyo HS, Ryamizard Ryacudu, Moeldoko, AM Hendropriyono, dan Budi Gunawan. 

Sejumlah purnawirawan berbagai level kepangkatan juga menyatakan dukungan agar Jokowi bisa melanjutkan periode kedua pemerintahannya.

Sebagai mantan perwira tinggi TNI, di belakang Prabowo juga banyak bertaburan purnawirawan jenderal berbintang yang siap membela.

Mantan Danjen Koppasus ini didukung antara lain oleh: Joko Santoso, Tedjo Edhy Purdijanto, Glenn Kairupan, Musa Bangun, Kivlan Zen, hingga Yunus Yosfiah. 

Pada tanggal 7 Juli 2018, sejumlah mantan perwira Koppasus juga menyatakan dukungan untuk Prabowo-Sandi. Kemudian, 22 September 2018  mantan KSAU Marsekal (Purn.) Imam Sufaat menyatakan bahwa Prabowo juga memperoleh dukungan dari 300 jenderal purnawirawan.

Dalam UU, TNI aktif memang dilarang berpolitik, harus netral. Tetapi mereka juga memiliki anggota keluarga atau kerabat yang memiliki   hak suara dan menjadi target  kampanye para  jenderal purnawirawan dari kedua belah pihak. Perang bintang.

Dalam kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto oleh Abu Rara, sejumlah istri anggota TNI aktif ditangkap karena ujaran kebencian. Obyeknya justru adalah sang korban, Jenderal (Purn.) Wiranto sendiri! Suatu fenomena yang harus disikapi serius karena menyangkut keutuhan keluarga besar TNI.

Selain adanya kemungkinan faktor paparan faham radikalisme seperti pernah disinyalir Menhan Ryamizard Ryacudu; faktor terjadinya konflik kepentingan pilpres juga bisa menjadi penyebab.

Mantan Kapolri Tito Karnavian, didampingi mantan Menkopolhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, saat jumpa pers menunjukkan barang bukti pascakerusuhan Mei 2019 (Foto: detik.com/ Antara/ Dhemas Reviyanto)

Asmaizulfi atau Fifi, istri Mayjen (Purn.) Moerwanto, ditangkap polisi Mei 2019 lalu karena dugaan  kepemilikan senjata api terkait kerusuhan pascapilpres. Sebelum aksi tersebut, Fifi aktif dalam kegiatan  politik menentang pemerintah (tirto.id,  28/5/2019).

Sebelumnya, Minurlin Lubis yang merupakan istri mantan Danjen Koppasus, Letjen (Purn.) Agus Sutomo, ditangkap polisi karena menerobos gudang KPU tanpa izin. Narasinya adalah mengungkap bukti kecurangan sebagai framing bahwa pemerintah merekayasa hasil pemilu (kompas.com, 14/5/2019).

Yang paling heboh tentunya penangkapan pendukung Prabowo-Sandi dalam kasus dugaan makar yaitu Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, mantan Danjen Koppasus Mayjen (Purn.) Soenarko, dan eks Kapolda  Metro jaya Irjen (Purn.) Sofyan Jacob.  Kasus ini masih dalam proses hukum.

Setelah insiden aksi terorisme serangan brutal terhadap menkopolhukam, ada momen langka yang mungkin luput dari perhatian kita.

Tiga jenderal yang  mengetahui Kerusuhan Mei 1998  berada pada satu tempat, di bawah atap RSPAD. Mereka adalah Wiranto, korban penusukan Abu Rara; Kivlan Zen, tahanan kasus makar yang sedang berobat; dan Prabowo Subianto, mantan capres yang sedang menengok mereka.

Ketika pilpres, Wiranto berhadapan dengan Prabowo dan Kivlan Zen. Dan kini Prabowo diangkat menjadi menhan dalam struktur kabinet petahana di mana Wiranto ikut andil mempertahankannya.

Kivlan Zen belum diketahui menyikapi masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan, juga Soenarko dan yang lainnya. Apakah mendukung atau justru menyesali keputusan itu.

Momen foto bersama Ketum PDIP Megawati, Menhan Prabowo Subianto, dan putri Megawati yang juga Ketua DPR, Puan Maharani (detik.com/ Instagram Puan Maharani)

Bagi Jokowi, merangkul Prabowo adalah langkah strategis dan kesempatan untuk mengembalikan keutuhan keluarga besar TNI-Polri (purnawirawan) yang sempat terbelah karena perbedaan pilihan.

Secara umum pemerintah juga dapat menganalisa lebih jauh dugaan terpaparnya 3% anggota TNI  oleh paham radikalisme seperti yang pernah dikemukakan Ryamizard Ryacudu. Apakah ada irisan korelasi dengan penyelenggaraan pilpres atau rasa ketidakpuasan di kalangan purnawirawan TNI-Polri.

Mudah-mudahan langkah Jokowi yang sangat tidak populer tersebut memiliki implikasi positif jangka panjang yang mungkin belum tampak hari ini.***