Jokowi Ingin Kuasai 80% Kursi Parlemen, Golkar Gelisah

Keinginan Jokowi sebagai pemenang Pemilu 2019 untuk mendominasi parlemen hingga 80% kursi sudah diungkapkan tidak lama setelah hari pencoblosan. Harapan tersebut didasarkan atas efektivitas politik untuk mengurangi tarik ulur di legislatif yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.

Sinyal itu sudah disambut PAN dan Demokrat; Zulkifli Hasan dan AHY masing-masing sudah terang-terangan datang ke istana. Kini selentingan kabar Gerindra juga ada kemungkinan ikut bergabung.

Jika betul PAN, PD, dan Gerindra melebur dengan koalisi 01, penguasaan 80% parlemen tidak sulit. Dengan total tambahan suara 27,07%  --PAN 6,80%, PD 7,70%, dan Gerindra 12,57%-- otomatis cita-cita Jokowi sudah terlampaui bahkan melebihi ekspektasi.

Golkar cemas dengan dosa politiknya

Atas kemungkinan-kemungkinan di atas tadi Golkar merasa gelisah sendiri.

Golkar tidak bulat mendukung petahana pada Pemilu kemarin. Erwin Aksa berbalik mendukung Prabowo-Sandi dan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf: dan perolehan suara di Sulawesi Selatan babak belur.

Perkembangan terakhir segera ditanggapi Airlangga Hartarto. 

Airlangga menyatakan bahwa perolehan suara koalisi di pihaknya yang mencapai 60% itu sudah sangat baik. Ketum partai beringin ini juga menambahkan bahwa komunikasi internal antar pimpinan partai  berjalan lancar dan bahwa dalam demokrasi yang sehat perlu adanya oposisi.

Pernyataan tersebut seperti bernada keberatan jika koalisi TKN yang sudah gemuk harus pula bertambah gembrot dengan merangkul partai oposan. Dalam kesempatan sebelumnya Airlangga justru optimis koalisi akan mendapat tambahan 20%  suara di parlemen.

Entah berhubungan atau tidak antara kekhawatiran Golkar dengan kemungkinan gabungnya Gerindra Cs. Yang jelas  Jokowi-Ma'ruf belum berbicara banyak soal pembagian jatah menteri di kabinet. Tetapi seandainya porsi Golkar di kabinet peluangnya jadi menyusut pada akhirnya menjadi masuk akal.

Jokowi di sisi lain juga sudah menyatakan secara terbuka bahwa dirinya merasa tidak punya beban dalam membuat keputusan-keputusan politik nanti. Jika untuk negara ia siap membuat keputusan-keputusan gila yang tidak terikat dengan keharusan-keharusan atau kelaziman.