Sri Mulyani Menko Ekuin, Susi Pudjiastuti Menko Kemaritiman

Kekalahan Prabowo-Sandiaga sudah semakin diperjelas kepada para pendukungnya oleh Faldo Maldini yang skeptis pada gugatan paslon tersebut di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Prabowo sendiri sudah pasrah dan keterangan Wiranto yang menyatakan  pendemo di MK  adalah bukan pendukungnya seolah menguliti identitas kelompok-kelompok kepentingan yang selama ini beredar di sekitar  paslon 02.

Indonesia harus bergegas menyongsong masa depan yang semakin dinamis. Mereka yang gagal move on atau ingin kembali ke masa lampau percuma dikasih waktu.  Selama tidak merusuh atau bikin onar biarkan saja, tidak perlu perhatian yang berlebihan.

Perubahan geopolitik dan perekonomian global yang berkembang sekarang harus dihadapi serius, dengan rencana-rencana aksi yang kongkrit.

Perang dagang semakin meluas, tidak hanya antara Amerika dan China tetapi India juga sudah terlibat. Timur Tengah semakin memanas, sementara dinamika di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea juga perlu diwaspadai imbasnya.

Terkait dengan persiapan ke depan, Presiden Jokowi sudah memberikan aba-aba: siap membuat atau melakukan keputusan gila jika itu demi negara!

Sederet nama kandidat pembantu presiden pun semakin riuh disodor dan ditimbang, termasuk kader muda:  Adian Napitupulu, AHY, Yunarto Wijaya, Sandiaga, BTP, hingga Tsamara Amany. Itu baru beberapa yang sekilas melintas di media baru-baru ini.

Bagaimanapun, integritas, kapabilitas dan kompetensi tetap menjadi ukuran-ukuran penting; popularitas bukan yang utama. Jokowi sendiri terlalu  terbiasa dengan langkah-langkah yang tidak populer, yang berada di luar jangkauan imajinasi netizen.

Bagaimana dengan menteri-menteri sebelumnya?

Karena faktor usia dan mengurangi porsi militer dalam kabinet; Wiranto, Luhut Binsar, dan Ryamizard mungkin tidak lanjut di periode kedua. Begitu juga menteri-menteri yang kerap jadi sorotan seperti Menkumham Yasonna Laoly, Mendag Enggartiasto  dan menteri agama itu.

Jonan dan Arcandra rugi kalau ditinggal, apalagi Jenderal Tito yang sangat luar biasa. Moeldoko yang selama ini jadi stafsus mungkin akan mendapat peran lebih menjadi  eksekutor program-program yang terkait dengan bidangnya.

Yang menarik kita ikuti  adalah nasib para menteri perempuan yang selama ini kebal reshuffle. Apakah pergantian periode pemerintahan akan menjadi kesempatan Jokowi untuk melakukannya? Sepertinya kemungkinan itu cukup besar, di luar Khofifah Indar yang sudah aman di Jatim.

Namun jika pergantian itu terjadi, rasanya sayang jika 2 menteri ini harus dilepas: Sri Mulyani Indarwati dan Susi Pudjiastuti. Bahkan tidak berlebihan juga jika mereka dipromosikan  levelnya menjadi menteri koordinator.  Sri Mulyani menjadi Menko Ekuin, sedangkan Susi menjabat Menko Kemaritiman. Output yang diharapkan, kementerian-kementerian yang selama ini kurang efisien atau kontraproduktif dapat lebih terpacu kinerjanya.

Sri Mulyani yang tidak berprestasi di mata Fadli Zon dan Fahri Hamzah dikenal ketat dan disiplin dalam soal anggaran dan prinsip keuangan. Kemendikbud yang pernah merasakan tajamnya ketelitian menteri keuangan ini, anggaran bidang pendidikan dikoreksi hingga 23 triliun pada masa Anies Baswedan dan dipangkas 4 triliun ketika dipegang Muhadjir Effendy.

Membaiknya peringkat kredibilitas Indonesia dari BBB- menjadi BBB dan inflasi yang terkendali di angka 3% juga menjadi bukti mulusnya kerja tim moneter yang melibatkan mantan direktur World Bank ini.  

Pada posisi Menko Ekuin, Sri Mulyani mungkin punya sudut pandang terbaik dalam meningkatkan efisiensi lintas bidang antara Kementan, Kemendag, Bulog, perbankan, pelaku industri, BUMN, dan Kemenkeu sendiri.

Di sektor kelautan, Susi Pudjiastuti dibutuhkan untuk mengembalikan institusi kemaritiman ke dalam khittah yang sesungguhnya. Siapa tahu pula menteri eksentrik ini ternyata yang paling mampu menjabarkan sekaligus mewujudkan konsep poros maritim Indonesia.

Selama periode pertama rezim Jokowi sudah terbukti: siapapun Menko Kemaritiman, Susi tetap yang memegang KKP. Dan praktis perempuan asal Pangandaran inilah yang jadi representasi sebenarnya dari lembaga kemaritiman kita itu.

Selain menghalau kapal asing, Susi yang berpengalaman dalam bisnis komoditi hasil laut juga perlu kita dengar gagasannya dalam hal sustainable fishery.

Penilaian tersebut mungkin dianggap berlebihan jika dikaitkan dengan polemik reklamasi Teluk Benoa di Bali. Demokrasi kadang-kadang harus mengakomodasi pandangan-pandangan berbeda, yang utopis sekalipun.

Ini sekadar usulan, siapa tahu Sri Mulyani dan Susi juga sudah punya rencana pribadi yang lain.***