Ada dua hal yang harus segera dikesampingkan BPN Prabowo-Sandi. Pertama, mimpi merealisasikan rancangan kabinet; kedua, janji romantis kawan-kawan koalisinya sendiri.
Dalam politik kepentingan lebih dominan mewarnai ketimbang kesetiaan. Kesetiaan dalam politik hanya berarti sehidup, kalo semati lu yang jalan duluan; ringan sama dijinjing, kalo berat lu pikul sendiri.
Kondisi terkini di BPN, masing-masing sudah mulai menapaki jalan sunyi nasibnya sendiri-sendiri. Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Said Iqbal sudah bertemu Jokowi di istana; AHY, Ketua Kogasma Demokrat turut menyusul ke sana.
Pemilu sebelumnya juga begitu. Pemilu 2014, setelah Prabowo-Hatta kalah, tak lama Golkar dan PPP hengkang merapat ke petahana. Ketua tim pemenangan mereka, Mahfud MD, sekarang bersama Megawati jadi BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Sementara PAN agak sedikit 'nakal': Pilpres 2014 merek bareng Prabowo karena Hatta Radjasa jadi wakil, kalah; terus masuk koalisi Jokowi dan dapat jatah kursi Menteri PAN-RB untuk Asman Abnur. Pilpres 2019, PAN balik gabung BPN Prabowo-Sandi sehingga Asman resign dari kabinet, kalah lagi. Dan tak lama berselang Zulhas sudah mengetuk pintu istana, 24 April 2019.
Jangan lupa pula Waketum PAN Bara Hasibuan yang terang-terangan memasang satu kaki partai di kubu Jokowi. Atas nama demokrasi, kemerdekaan mencari cantelan dilindungi oleh undang-undang.
Ya, begitu itu politik.
Meskipun di bibir tim BPN mengatakan bahwa tim koalisinya solid tapi di dalam hati siapa tahu. Ketar ketir wajar karena kursi parlemen mereka di DPR terancam ciut dengan merapatnya pucuk-pucuk pimpinan anggota koalisi ke kubu istana.
Meskipun sudah memenangkan pilpres dan perolehan kursi DPR; KIK, Koalisi Indonesia Kerja pengusung Jokowi-Ma'ruf secara terbuka ingin menambah dominasi kursi parlemen hingga 80%. Saat ini, partai-partai koalisi istana sudah menguasai sekitar 60% suara. Konversi jumlah kursi DPR yaitu sekitar 346 biji, dan akan bertambah jadi 460 jika sukses meraih 80% suara rakyat. Total kursi DPR ada 575.
Darimana tambahan 20% suara untuk memperkuat koalisi petahana di parlemen? Darimana lagi kalau bukan dari lawannya yaitu kubu KIAMAK, Koalisi Indonesia Adil Makmur.
Saat ini potensi yang mungkin direbut berasal dari PAN dan Demokrat. Sementara hasil perhitungan kilat, PAN diketahui memperoleh 6,97% suara dan Demokrat 7,71% suara, total 14,68% (QC versi Charta Politika). Ketum PAN Zulkifli Hasan dan AHY Ketua Kogasma Demokrat sejauh ini sudah condong balik kanan setelah bertemu Jokowi di istana. Dapat kita tangkap dari analisis-analisis profesional maupun amatiran dari pengamat.
Dosen UIN Jakarta Adi Prayitno misalnya, mengatakan bahwa sikap Zulhas realistis kalau ingin bergabung dengan pemerintah karena perolehan PAN saat ini cukup mengkhawatirkan.
Adi Prayitno, (26/4/2019, tempo.com):
"Kalau dia lompat ke kubu pemerintah dia realistis mengkalkulasi kepentingan politik jangka panjang terutama menghadapi 2024. Jalan PAN cukup berliku dan mendaki, kalau terus di luar akan berat hadapi 2024."Â
PKS yang mendulang 8,57% suara juga tidak menutup kemungkinan walaupun terbilang lebih alot dibanding PAN dan Demokrat. Melihat solidnya PKS dengan Gerindra selama ini memang beralasan karena perolehan suara dalam pemilu cukup meyakinkan. Bahkan peningkatan perolehan suara PKS termasuk cukup tinggi dibanding tahun 2014 lalu. Artinya, PKS boleh jadi sudah merasa berada dalam track yang benar.
Jika pun pada akhirnya PKS bergabung dengan pemerintah maka berarti tamatlah sudah koalisi BPN di parlemen karena tinggal Gerindra sendirian. Koalisi KIAMAK terancam kiamat.
***