Selain perlunya pengkajian ulang untuk penyelenggaraan pemilu mendatang. Masalah kesehatan dan kebugaran juga harus menjadi catatan penting termasuk asuransi bagi petugas. Tidak cukup hanya santunan yang jumlahnya mungkin tidak seberapa.
Selama ini kita lebih fokus kepada masalah keamanan dan ketertiban pemilu mengingat tingginya tensi politik antar pendukung pihak-pihak yang sedang berlaga. Kerawanan terjadinya kerusuhan menjadi perhatian utama pemerintah sehingga Polri dan TNI diturunkan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
Berbeda dengan polisi dan tentara sebagai alat negara yang menjaga keamanan; petugas KPPS memiliki latar belakang pekerjaan dan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang karena merasa terpanggil sebagai tokoh masyarakat, ada yang ingin mengisi waktu luang, ada yang simpatisan partai atau caleg, ada pula yang mengharapkan honor tambahan.
Terlepas dari perbedaan itu, yang harus mendapat perhatian pemerintah adalah mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Jumlahnya pasti banyak. Risiko menjadi petugas pemungutan suara mungkin dianggap kecil, hanya berurusan dengan mengisi dan mencocokkan data. Tetapi ternyata realitasnya berbeda seperti yang terjadi pada saat ini.
Belum lagi di daerah-daerah yang masih rawan keamanan. Walaupun mendapat pengawalan petugas keamanan, ancaman terhadap keselamatan mereka bisa terjadi sewaktu-waktu saat sebelum atau sesudah pemungutan. Misalnya di Papua, di beberapa daerah terjadi gejolak separatisme kelompok bersenjata.
Terkait dengan aspek kesehatan dan kebugaran, kesiapan petugas medis dan pengaturan beban kerja juga perlu dipertimbangkan.
Durasi kerja  yang lama dan melelahkan akan mempengaruhi konsentrasi petugas saat bekerja. Dalam kondisi letih peluang terjadinya human error pun menjadi lebih tinggi. Sehingga, ketika itu terjadi maka potensi pengulangan proses pemungutan menjadi lebih besar. Efeknya biaya pengeluaran jadi membengkak.
Apakah nanti pilpres dan pileg dipisah pada bulan yang berlainan atau cukup berbeda hari saja, yang jelas beban kerja petugas KPPS harus manusiawi sesuai batas kemampuan normal. Rasanya tidak sepadan jika pemilu yang disebut pesta demokrasi ini harus dibayar dengan jiwa. Pemilu adalah pesta dan karenanya harus ceria dan jadi berkah bagi seluruh rakyat termasuk petugas penyelenggara.
Semoga catatan-catatan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu kita tidak berhenti dalam rapat evaluasi. Pengalaman berkali-kali sejak pascakemerdekaan hingga sekarang adalah acuan untuk meningkatkan kualitas proses demokrasi di Indonesia. Para elit politik juga dituntut sedikit tenggang rasa dan kepedulian pada mereka yang berada di lapangan. Jangan hanya melulu berpikir tentang kursi dan kekuasaan.
***
