BUMN yang sering dijadikan sapi perahan oknum pejabat dan budaya kerja yang pas-pasan menjadi kendala utama.Tidak heran jika pada kesempatan  BUMN Great Leaders Camp 10-12 Maret 2019 lalu Rini menantang kesiapan Dirut BUMN untuk menjadikan perusahaanya sebagai  global player atau mundur saja jika tidak mampu.
Perubahan struktur pengelolaan juga berpotensi menimbulkan resistensi dari karyawan dan jajaran manajemen BUMN sebelumnya. Hal itu bisa terjadi karena perubahan struktur berdampak pada perubahan posisi dan  standar gaji.
Selain kesiapan sumber daya manusia terkait budaya kerja, rencana  superholding  juga mendapat sorotan kritis dari beberapa pakar ekonomi.
Faisal Basri dalam artikel Februari 2017Â lalu berpendapat bahwa langkah pembentukan holding menyesatkan karena BUMN yang sakit seharusnya ditutup saja, bukan digabungkan ke dalam holding karena akan menjadi beban.
Senada dengan kekhawatiran Faisal, dalam debat capres kemarin kubu penantang juga menyentil persoalan kesehatan performa BUMN. Prabowo dalam hal ini menyoroti kinerja perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia yang dianggapnya tidak menguntungkan.
Faisal juga mengangkat isu adanya kecurigaan bahwa pembentukan superholding  sebagai langkah pemerintah untuk membatasi  fungsi pengawasan dari DPR. Mekanisme check and balances menjadi terganggu dan dianggap riskan karena baik DPR maupun pemerintah sama-sama berpotensi untuk melakukan korupsi.
Toto Pranoto, Â Managing Director Lembaga Management FEB-UI, menyatakan pendapat yang beririsan dengan Faisal Basri meskipun dirinya setuju rencana pembentukan superholding.
Terkait performa bisnis, Toto mengakui bahwa kondisi BUMN Indonesia sekarang berada dalam ratio pareto, 20:80. Perkiraannya, hanya ada sekitar 25 BUMN dari 114 yang menyumbang 90% total penjualan seluruh BUMN. Dari angka tersebut bisa kita hitung berapa banyak BUMN yang "gabut", makan gaji buta karena minim kontribusinya bagi pendapatan negara.
Selama berlangsungnya proses transformasi superholding BUMN, beberapa rambu  juga harus diperhatikan agar tidak melenceng dari tujuan pembentukannya semula. Syarat itu adalah: struktur yang terbentuk  harus menghasilkan nilai lebih, membentuk nilai baru, dan menyederhakan pengelolaan; dibandingkan dengan jika tidak ada penggabungan.
Masih menurut ekonom UI ini, tiga kunci utama juga harus menjadi pedoman dalam  pengelolaan  superholding yaitu: profesionalitas, integritas, dan kepemimpinan yang visioner.
Terlepas dari pro dan kontra, keinginan pemerintah untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional lewat pembentukan superholding BUMN harus kita bantu. Gesekan kepentingan pasti ada karena kapital yang dikelola juga jumlahnya sangat luar biasa, Rp 8000 triliunan. Perubahan harus bertahap dan ekstra hati-hati sesuai roadmap yang direncanakan untuk meminimalisir kekisruhan.
