Kembali ke dirut pertamina.
Sebelum menjabat dirut perusahaan migas negara, Nicke Widyawati pernah malang melintang di PLN dari tahun 2014 hingga 2017. Salah satu jabatannya adalah Direktur Strategis Pengadaan 1 di BUMN yang dikomandani Sofyan Basir.
Dari 28 saksi yang dipanggil KPK terkait kasus suap PLTU Riau-1, sebagian di antaranya berasal dari PT PLN, termasuk Sofyan Basir sendiri.
Pemanggilan Nicke Widyawati oleh KPK berkaitan dengan jabatannya pada saat masih di PLN, dan kapasitasnya adalah sebagai saksi untuk tersngka Idrus Marham.
Apakah panggilan tersebut berhubungan dengan permintaan KPK kepada Idrus untuk mengungkap "pihak lain" yang terlibat? Belum tentu. Tetapi kepatuhan Nicke untuk  memenuhinya sangat penting bagi semua pihak
Bagi Nicke sendiri seandainya tidak merasa bersalah mengapa harus takut? Justru panggilan tersebut dapat menjadi media untuk menjelaskan bahwa dirinya bersih, sehingga urusan itu tidak menjadi beban di kemudian hari.
Ahok, standar sikap pejabat dalam menghadapi hukum
Kita (sebagian) tidak henti-hentinya menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada mantan gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Pada saat masih aktif sebagai gubernur, Ahok tersangkut kasus hukum yang terkesan dipaksakan namun tetap mematuhinya. Tidak ada sikap melawan hukum, Ahok memenuhi panggilan  jadwal-jadwal persidangan yang terkait dengan kasusnya.
Walaupun ada tekanan massa dan kesibukan sebagai pejabat negara, Ahok  tetap memprioritaskan urusan hukum di atas agenda-agenda lainnya.
Sikap inilah yang seharusnya menjadi standar bagi pejabat kita dalam berurusan dengan hukum termasuk Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina.