Implementasi Big Data pada Sektor Publik di Indonesia, Sudah Sampai Mana?

Setiap level horizontal dalam organisasi memiliki percabangan horizontal seperti kementerian-kementerian di level pusat hingga dinas-dinas di level kabupaten. 

Walaupun secara organisasi dan tata kelola setiap percabangan saling terhubung dengan setiap level, namun terjadi fenomena perbedaan data yang terjadi di setiap percabangan.

Sebagai contoh, kita bisa melihat perbedaan ini pada kasus jumlah warga miskin dan jumlah wajib pajak di mana data akan berbeda antara antara di level desa, kecamatan, setiap dinas yang terkait baik di level kabupaten dan provinsi, hingga setiap kementerian terkait di level pusat. 

Melihat fenomena perbedaan ini, kita akan merasa mahfum apabila kebijakan pemerintah seperti BPJS dan semua kartu yang diterbitkan pemerintah tidak tepat sasaran dan jumlah wajib pajak tidak sebanyak yang diperkirakan. Tentu hal tersebut akan memberatkan pemerintah baik secara keuangan dan manajerial.

Tahun lalu presiden menerbitkan Perpres 39/2019 tentang satu data yang merupakan langkah awal pengelolaan data secara menyeluruh dalam pemerintah Indonesia. Perpres ini diharapkan menjadi jalan dalam memecahkan masalah perbedaan data yang terjadi di pemerintah. Walaupun penerbitan perpres ini adalah langkah yang signifikan.

Namun perpres ini hanya terbatas pada pengelolaan data biasa dengan input terbatas, yang tentunya masih jauh dari pengelolaan big data yang terdiri dari banyak input, termasuk media sosial dan juga masih tertinggal dari negara-negara lain.

Sebagai contoh inisiatif yang dijalankan negara lain mengenai pemanfaatan big data ini adalah inisiasi AI SG tahun 2019 yaitu program pengembangan kecerdasan buatan dan pengelolaan big data oleh pemerintah Singapura.

Dengan dana 110 juta dollar AS selama 5 tahun dan inisiasi Bigdata Research oleh pemerintah Amerika Serikat dengan dana 200 juta dollar AS, mereka merangkul 9 badan yang berbeda untuk menyatukan pengelolaan big data.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar di dunia dan tingkat pemakaian data yang besar dan terus meningkat, tentu perlu dibarengi dengan inisiasi dan perhatian serius pemerintah untuk mengelola big data yang ada.

Hala tersebut harus dilakukan demi efektivitas, kecepatan, dan ketepatan pengambilan keputusan dan kebijakan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.