"Keberanian dan ketegasan adalah kunci untuk menghapus mafia peradilan dari bumi pertiwi. Bersama kita bisa wujudkan peradilan yang bersih, adil, dan terpercaya."
Di tengah pusaran permasalahan bangsa, kasus-kasus yang melibatkan mafia peradilan di tubuh Mahkamah Agung menguak potret kelam dari lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Dugaan praktik suap, kecurangan, dan pengabaian fakta hukum dalam penanganan kasus tertentu mencerminkan situasi yang jauh dari prinsip keadilan yang adil dan bermartabat.
Sebagai seorang pemerhati Risk Management dan  kebijakan publik, saya merasa mendesak untuk menyerukan langkah-langkah revolusioner dalam menanggulangi permasalahan ini.
1. Menguak Luka Lama, Jejak Panjang Suap di Meja Peradilan
Kasus yang mencuat baru-baru ini melibatkan sejumlah oknum Mahkamah Agung, seperti Zarof Ricar, mantan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, yang disinyalir menerima uang tunai Rp 920 miliar dan emas batangan sebanyak 51 kilogram sebagai suap. Penangkapan ini menambah panjang daftar skandal yang telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Jika kasus ini diurai lebih jauh, terbukti bahwa jaringan mafia peradilan telah eksis sejak lama dan melibatkan banyak pejabat tinggi hingga level hakim agung. Dari pengakuan Zarof, kasus-kasus seperti ini telah menjadi praktik "bisnis" sejak 2012 hingga 2022.
Apakah kasus Zarof satu-satunya? Nyatanya tidak. Ada pula kasus Hasbi Hasan dan pendahulunya, Nurhadi, yang menjadi makelar kasus, serta para hakim agung lainnya seperti Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh, yang terbukti menerima suap. Fakta ini membuktikan bahwa mafia peradilan sudah mendarah daging dalam struktur yang seharusnya menjadi tumpuan keadilan.
2. Mahkamah Agung, Benteng Keadilan yang Bobrok ?
Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pengawasan internal, terbukti tidak efektif. Meskipun secara formal hadir untuk memastikan integritas di lingkup MA, badan ini tidak pernah berhasil mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan oknum-oknum yang mereka awasi.Â
Faktor psikologis seperti ketakutan terhadap para hakim agung menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan ini. Bahkan, Mahkamah Agung dengan gigih menolak pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY), dan berhasil menggugurkan kewenangan KY lewat uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada 2006. Kondisi ini memperparah lemahnya kontrol dan membuka ruang yang lebar bagi terjadinya kecurangan.
3. Langkah Revolusioner untuk Memberantas Hingga Akar
Agar upaya pemberantasan mafia peradilan ini efektif dan memberikan dampak jangka panjang, perlu langkah-langkah revolusioner yang mencakup seluruh lapisan yang terkait.
Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
1) Penguatan Badan Pengawasan Internal dan Eksternal
Reformasi total dalam Badan Pengawasan MA adalah kebutuhan mendesak. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada KY dan lembaga eksternal lainnya agar tak sekadar menjadi simbol. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pengawas internal agar mereka bisa bekerja independen dan tanpa rasa takut.
2) Transparansi dalam Rekrutmen dan Karir Hakim
Mahkamah Agung perlu menerapkan kebijakan rekruitmen yang transparan, menghindari nepotisme, dan menitikberatkan pada integritas moral serta kredibilitas calon hakim. Proses karir hakim perlu dievaluasi secara berkala dengan melibatkan pihak eksternal agar dapat terpantau dengan baik.
3) Pendidikan Anti-Korupsi yang Komprehensif
Pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan hukum di Indonesia. Dengan membangun fondasi integritas dari level pendidikan, diharapkan dapat memunculkan hakim-hakim masa depan yang lebih berintegritas dan tidak mudah tergoda oleh iming-iming suap.
4) Penerapan Teknologi Pengawasan Digital
Teknologi dapat menjadi alat bantu dalam mengurangi kecurangan. Penerapan sistem pengawasan digital berbasis blockchain, misalnya, dapat membantu mencatat setiap keputusan yang diambil oleh hakim dengan transparan dan sulit untuk diubah. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan audit dan investigasi bila terdapat indikasi penyimpangan.
4. Momentum Bersih-Bersih dengan Tindakan Tepat untuk Masa Depan Keadilan
Momen seperti ini harus dimanfaatkan untuk melakukan bersih-bersih menyeluruh di Mahkamah Agung. Kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan, meski sayangnya, kredibilitas Ketua MA terpilih juga dipertanyakan akibat isu-isu yang melibatkan dirinya. Namun, tidak ada pilihan lain bagi MA selain merombak total sistem pengawasan dan membuka diri untuk pengawasan eksternal.
Kesimpulan, Melangkah Menuju Reformasi Total
Jika langkah-langkah di atas tidak diambil segera, mafia peradilan akan terus hidup dan berkembang di dalam sistem hukum kita. Pemerintah, Mahkamah Agung, serta seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk mengembalikan marwah peradilan sebagai benteng terakhir keadilan.Â
Ini bukan sekadar tanggung jawab individual, melainkan merupakan panggilan bagi kita semua sebagai bangsa yang berdaulat dan berkomitmen pada nilai keadilan sejati.
Ke depan, perjuangan memberantas mafia peradilan tidak akan mudah dan akan menghadapi tantangan besar. Namun, dengan komitmen, transparansi, dan dukungan penuh dari masyarakat, saya percaya bahwa kita bisa membawa perubahan revolusioner demi terciptanya peradilan yang bersih, jujur, dan terpercaya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
