"Kolaborasi tanpa batas dan inovasi teknologi adalah dua sayap yang akan membawa logistik nasional kita terbang lebih tinggi menuju efisiensi dan kemajuan."
Biaya logistik nasional menjadi salah satu penentu utama dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Tingginya biaya logistik menjadi tantangan yang perlu diatasi jika Indonesia ingin mewujudkan visinya menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu fokus pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, adalah menurunkan biaya logistik, sejalan dengan visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang menargetkan "Transportasi Maju." Dalam konteks ini, Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) memegang peranan penting, terutama melalui pengembangan potensi transportasi barang.
Sebagai pemerhati transportasi nasional dan kebijakan publik, saya ingin menyoroti bagaimana kolaborasi stakeholder dapat menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik nasional. Artikel ini akan membahas strategi-strategi utama yang relevan, serta bagaimana pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bisa berperan aktif dalam menciptakan sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan.
Tantangan dan Peluang Menurunkan Biaya Logistik
Dua tantangan besar yang sering kali dihadapi dalam menurunkan biaya logistik nasional adalah infrastruktur yang belum memadai dan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Dengan kondisi infrastruktur yang terbatas, proses distribusi barang memakan waktu lebih lama dan membutuhkan biaya tambahan. Sementara itu, tuntutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca memerlukan adaptasi sektor transportasi darat dengan teknologi ramah lingkungan.
Biaya logistik nasional Indonesia saat ini mencapai 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dari sebelumnya, di mana biaya logistik tercatat sekitar 23% pada tahun 2020 (antaranews.com, 10/20/2023). Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menurunkan biaya logistik lebih lanjut menjadi 8% dari PDB dalam jangka waktu yang akan datang, sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional (dephub.go.id, 25/07/2024)
Sebagai gambaran dan perbandingan, negara dengan biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling rendah di dunia adalah Amerika Serikat dan Jepang. Yaitu, masing-masing biaya logistik sebesar 9,9% dan 10,6% dari PDB (Asosiasi Logistik Indonesia, ali.web.id). Negara-negara maju lainnya seperti Korea Selatan memiliki biaya logistik sebesar 16,3% dari PDB, sedangkan rata-rata negara Eropa berkisar antara 8% hingga 11% (ali.web.id & dephub.go.id).
Namun demikian, terdapat peluang besar melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan logistik, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan akan menjadi landasan bagi perbaikan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Strategi Menurunkan Biaya Logistik
Untuk mencapai target penurunan biaya logistik, terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh Sekretariat Jenderal Dirjen Hubdat:
1. Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE)
National Logistic Ecosystem (NLE) yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2020 adalah langkah pertama dalam menata ekosistem logistik nasional. Melalui digitalisasi dan integrasi sistem, NLE bertujuan mengurangi waktu dan biaya layanan logistik. Sistem ini memungkinkan pemangku kepentingan dalam rantai pasok untuk saling terhubung, mempercepat alur informasi, dan meningkatkan efisiensi operasional.
2. Transformasi Digital
Teknologi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan IoT (Internet of Things), big data, dan artificial intelligence (AI) dapat membantu memonitor pergerakan barang secara real-time, memprediksi kebutuhan transportasi, dan mengoptimalkan rute distribusi. Dengan demikian, waktu tunggu dan biaya operasional dapat ditekan secara signifikan.
3. Penguatan Infrastruktur Transportasi Darat
Infrastruktur yang kuat merupakan fondasi dari sistem logistik yang efisien. Perbaikan dan pembangunan jaringan jalan, terutama di daerah terpencil, menjadi prioritas untuk memastikan barang dapat didistribusikan dengan cepat dan aman. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jembatan, terminal, dan rest area juga berperan penting dalam mempermudah proses transportasi barang.
4. Kolaborasi Antar Stakeholder
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan logistik, pelaku usaha, dan asosiasi terkait sangat penting. Sekretariat Jenderal Dirjen Hubdat dapat memainkan peran sebagai fasilitator dalam menciptakan forum diskusi antar stakeholder untuk mencari solusi bersama. Forum ini akan memungkinkan adanya pertukaran informasi dan ide yang dapat mempercepat implementasi strategi yang efisien dan efektif.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia yang kompeten adalah kunci dalam menjalankan sistem logistik yang canggih. Pendidikan dan pelatihan di sektor transportasi harus terus ditingkatkan, baik untuk operator di lapangan maupun manajer logistik. Peningkatan kompetensi ini akan memastikan infrastruktur yang ada digunakan secara optimal dan teknologi diterapkan dengan tepat.
Perspektif Stakeholder dalam Menurunkan Biaya Logistik
Dari perspektif stakeholder, transportasi darat harus dipandang sebagai aset strategis yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak. Berikut adalah beberapa pendekatan penting yang dapat diambil oleh para stakeholder dalam menurunkan biaya logistik:
1. Efisiensi Operasional
Peningkatan efisiensi dalam layanan transportasi akan secara langsung menurunkan biaya distribusi barang. Dengan sistem transportasi yang lebih cepat, aman, dan terjangkau, harga barang di pasar akan menjadi lebih kompetitif, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
2. Keberlanjutan Lingkungan
Transportasi ramah lingkungan adalah masa depan yang harus diwujudkan. Penggunaan kendaraan listrik dan teknologi hijau dalam sistem transportasi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan transportasi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan.
3. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
Kebijakan yang mendukung efisiensi logistik harus disederhanakan dan diperkuat. Penyederhanaan perizinan, penghapusan hambatan birokrasi, serta pengaturan tarif yang rasional akan menciptakan sistem logistik yang lebih efisien. Pemerintah harus terus mendorong inovasi di sektor logistik, baik melalui insentif fiskal maupun regulasi yang mendukung pengembangan teknologi baru.
Menuju Visi "Transportasi Maju untuk Indonesia Emas 2045"
Sekretariat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang maju, efisien, dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti transformasi digital, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi antar stakeholder akan mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Sektor transportasi darat dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam menciptakan sistem logistik yang efisien dan ramah lingkungan.
Kesimpulan
Penurunan biaya logistik nasional bukanlah tantangan yang bisa diselesaikan secara instan. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sekretariat Jenderal Dirjen Perhubungan Darat memiliki tanggung jawab besar dalam memfasilitasi transformasi ini. Melalui digitalisasi, peningkatan infrastruktur, dan penguatan SDM, visi Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat untuk diwujudkan, dengan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan sebagai pilar utamanya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
