3. Pengelolaan Kawasan Wisata sebagai Zona Emisi Rendah. Menetapkan kawasan wisata sebagai zona emisi rendah adalah langkah strategis yang memerlukan pengawasan ketat namun dengan biaya infrastruktur yang masih terjangkau. Regulasi ini dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan di daerah wisata, sekaligus mempromosikan pariwisata berkelanjutan.
4. Pengembangan Infrastruktur Pedestrian dan Sepeda. Peningkatan kualitas infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda di kawasan wisata memerlukan investasi sedang. Langkah ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan pengguna jalan, serta mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih sehat dan ramah lingkungan.
5. Integrasi Moda Transportasi. Mengintegrasikan moda transportasi seperti dalam proyek Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta memerlukan investasi yang lebih besar. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi publik, tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon.
6. Pengembangan Transportasi Publik. Pengembangan rute bus wisata dan inisiatif transportasi berkelanjutan memerlukan dana yang cukup besar. Langkah ini, meskipun berbiaya tinggi, sangat penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di kawasan wisata dan mendorong penggunaan transportasi publik.
7. Pengembangan Inisiatif Transportasi Berkelanjutan. Meluncurkan inisiatif seperti Jakarta Initiative on Sustainable and Intelligent Urban Mobility membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada transportasi yang lebih cerdas dan hijau, tetapi juga membutuhkan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi transportasi baru.
8. Pengembangan Teknologi Transportasi Cerdas. Partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti ITS Asia Pacific Forum adalah langkah penting untuk mempercepat adopsi teknologi transportasi cerdas. Intelligent Transport System (ITS) sendiri merujuk pada sistem transportasi cerdas yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterhubungan dalam sistem transportasi. Contohnya, Jakarta pernah menjadi tuan rumah ke-19 ITS Asia Pacific Forum 2024 untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, para ahli, industri, dan pengembang teknologi. Ini sebuah langkah yang baik dan konstruktif untuk solusi jangka panjang.
Meskipun membutuhkan investasi besar, teknologi ini akan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keterhubungan dalam sistem transportasi di Indonesia. Hanya saja, melibatkan investasi besar dalam teknologi tinggi, perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan sumber daya manusia, menjadikannya salah satu kegiatan ini membutuhkan anggaran biaya tertinggi.
Upaya Optimalisasi Implementasi Kebijakan Transportasi Berkelanjutan
Kita perlu meyakini bahwa dalam keterbatasan anggaran, keberanian untuk berinovasi dan ketelitian dalam manajemen risiko adalah kunci untuk membangun masa depan transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Setiap langkah kecil menuju efisiensi dan keberlanjutan adalah investasi besar untuk generasi mendatang.
Untuk mencapai titik optimal dalam implementasi kebijakan transportasi berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam konteks keterbatasan anggaran negara, beberapa faktor penting harus dipertimbangkan dari perspektif Manajemen Risiko, Analisa Kebijakan Publik, Human Capital, dan HR. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan:
1. Mengelola Kompleksitas Implementasi. Dalam melaksanakan kebijakan transportasi berkelanjutan, kompleksitas menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, mengidentifikasi potensi hambatan seperti koordinasi antar-lembaga yang rumit, birokrasi yang kaku, dan kurangnya keselarasan antara pemangku kepentingan. Langkah proaktif diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko ini agar implementasi kebijakan berjalan lancar. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendekatan bertahap sebagai strategi bertahap, yang dimulai dari proyek percontohan atau wilayah prioritas. Dengan demikian, kebijakan dapat dievaluasi dan disesuaikan sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.
