DPR Evaluasi MK, Upaya Perbaikan atau Ancaman bagi Demokrasi?

"Demokrasi tidak boleh dilucuti hanya karena berbeda pandangan. Hargai putusan demi menjaga martabat bangsa dan kehormatan rakyat."

Belum juga reda kemarahan masyarakat sipil terhadap DPR dengan unjuk rasa yang masif di sejumlah daerah, kini muncul isu baru terkait kewenangan MK.

Dalam beberapa hari terakhir, wacana mengenai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memicu perdebatan yang intens di kalangan politik dan masyarakat sipil. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemilu dan ketatanegaraan di Indonesia. Namun, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk melemahkan kewenangan MK yang selama ini berperan penting dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di negeri ini.

Namun, Ahmad Doli seperti membantah pernyataannya sendiri. Selang dua hari setelah pernyataan itu membuat heboh, Doli merasa tidak pernah membuat keterangan bahwa Komisi II bakal mengevaluasi MK. Mulai muncul tafsir liar, salah satunya spekulasi bahwa Doli ditegur bosnya. (Media Indonesia, 31/08/2024)

Baca juga: Pembangkangan Konstitusi, Ancaman Serius bagi Ketahanan Demokrasi

Urgensi Evaluasi: Refleksi atau Tekanan Politik?

DPR, sebagai lembaga legislatif, memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap institusi-institusi negara. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah evaluasi terhadap MK ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan atau justru merupakan bentuk tekanan politik? 

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa MK adalah lembaga yang berfungsi untuk menjaga konstitusi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh legislatif maupun eksekutif. Evaluasi yang dilakukan tanpa dasar yang kuat dan objektif justru dapat menciptakan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Baca juga: Etika Pemimpin: Fondasi Kuat atau Ancaman Serius?

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR sendiri tidak berada pada posisi yang kuat. Berdasarkan survei LSI pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR/DPRD adalah 58%, dengan hanya 7% yang sangat percaya dan 51% cukup percaya, sementara 31% kurang percaya dan 5% tidak percaya sama sekali.

Data ini menunjukkan bahwa ada keraguan di kalangan masyarakat terhadap kemampuan DPR untuk melakukan fungsi pengawasannya secara objektif dan transparan.  

Kontroversi dan Kecurigaan Terhadap Upaya Kooptasi MK

Beberapa pengamat hukum tata negara dan pakar kebijakan publik mengkhawatirkan bahwa langkah DPR ini adalah upaya untuk mengooptasi MK. Herdiansyah Hamzah dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS) bahkan secara tegas menyebutkan bahwa DPR akan melakukan segala cara agar MK bisa dikooptasi. "DPR akan melakukan segala cara agar MK bisa dikooptasi," ujar Castro, sapaan akrabnya (cnnindonesia.com, 30 Agustus 20240.

Menurutnya, upaya ini terlihat jelas pasca-putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah, yang menutup peluang bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada 2024.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh hasil survei lainnya sebelumnya yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang relatif rendah. Dalam survei CSIS (2023), misalnya, kepercayaan publik terhadap DPR hanya mencapai 58,8%, sedangkan survei lain pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sekitar 82% masyarakat tidak percaya pada DPR, baik di kalangan kelas bawah, menengah, maupun atas. Angka-angka ini mencerminkan bahwa ada krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi rakyat.

Implikasi Terhadap Demokrasi dan Penegakan Hukum

Jika evaluasi terhadap MK dilakukan tanpa dasar yang kuat dan independen, maka ada risiko bahwa DPR akan mengubah struktur dan peran MK sedemikian rupa sehingga justru melemahkan fungsi pengawasan konstitusionalnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan berani untuk menegakkan konstitusi, termasuk ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Lebih jauh lagi, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang direncanakan oleh DPR juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya untuk mengurangi kewenangan MK dalam mengawal demokrasi. DPR, sebagai pembuat undang-undang, seharusnya berperan dalam memperkuat, bukan melemahkan, sistem hukum dan konstitusi. Menyikapi hal ini, Charles Simabura, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam sebuah kesempatan pernah menegaskan bahwa langkah DPR ini mencerminkan lebih banyak kepentingan politik ketimbang pertimbangan hukum yang obyektif.

Transisi Menuju Demokrasi yang Lebih Kuat dan Tangguh

Dalam menghadapi situasi ini, sangat penting bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran publik. Proses evaluasi terhadap institusi negara, termasuk MK, harus dilakukan dengan transparansi, objektivitas, dan dengan tujuan untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya. Masyarakat sipil, akademisi, dan para pakar hukum harus dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kepentingan terbaik bangsa.

Sebagai negara dengan sejarah panjang perjuangan demokrasi, Indonesia harus memastikan bahwa semua lembaga negara berfungsi sesuai dengan mandat konstitusionalnya. Evaluasi yang dilakukan dengan niat baik dan berdasarkan kajian yang mendalam dapat memperkuat sistem ketatanegaraan dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Namun, jika langkah ini lebih banyak dipicu oleh kepentingan politik jangka pendek, maka hal ini justru dapat merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Kesimpulan: Menjaga Keutuhan Demokrasi Melalui Transparansi dan Dialog

Langkah DPR untuk mengevaluasi posisi MK, meskipun memiliki landasan hukum, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Evaluasi ini seharusnya tidak menjadi alat untuk menekan atau melemahkan lembaga yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Dalam hal ini, transparansi, dialog terbuka, dan keterlibatan publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan benar-benar untuk memperkuat, bukan merusak, demokrasi Indonesia.

Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan sistem ketatanegaraan kita dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.